RADARNEWS – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax kembali memantik gelombang kritik dari masyarakat. Di balik kebijakan yang disebut sebagai penyesuaian harga mengikuti pasar dunia, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat: apakah rakyat secara perlahan sedang digiring untuk meninggalkan Pertalite?
Banyak warga menilai persoalan ini bukan sekadar soal naik atau tidaknya harga Pertamax. Yang menjadi kekhawatiran adalah semakin seringnya masyarakat mendengar kabar keterbatasan stok Pertalite di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa masyarakat perlahan dipaksa menerima kenyataan baru: ketika Pertalite sulit diperoleh, maka Pertamax menjadi satu-satunya pilihan.
“Memang Pertalite tidak naik. Tapi apa gunanya kalau nanti yang tersedia hanya Pertamax? Pada akhirnya masyarakat tetap harus membeli BBM yang lebih mahal,” keluh seorang pengendara yang ditemui tim RADARNEWS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di mata sebagian masyarakat, pola yang terjadi dianggap sederhana namun efektif. Pertama, harga Pertamax dinaikkan. Kedua, ketersediaan Pertalite dikhawatirkan semakin terbatas. Ketiga, masyarakat yang awalnya bertahan menggunakan Pertalite akhirnya terpaksa beralih ke Pertamax karena tidak memiliki alternatif lain.
Kritik ini semakin tajam karena menyentuh persoalan keadilan sosial. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, biaya pendidikan yang semakin mahal, serta pendapatan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan signifikan, tambahan beban pengeluaran untuk BBM dinilai menjadi pukulan tersendiri bagi rakyat kecil.
Masyarakat mempertanyakan, apakah negara masih benar-benar hadir melindungi daya beli rakyat, atau justru membiarkan mereka menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat?
Sejumlah warga bahkan memprediksi bahwa jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin suatu saat papan informasi di SPBU akan lebih sering menampilkan tulisan “PERTALITE KOSONG”, sementara masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar tidak memiliki pilihan selain membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi.
Yang menjadi sorotan adalah bahwa ketika pilihan rakyat semakin sempit, maka istilah “sukarela beralih” kehilangan maknanya. Sebab perpindahan dari Pertalite ke Pertamax bukan lagi karena kesadaran atau kemampuan ekonomi yang meningkat, melainkan karena tidak adanya pilihan lain.
Di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi penuh dari pemerintah dan Pertamina terkait ketersediaan stok Pertalite. Jika memang tidak ada rencana pengurangan distribusi maupun penghapusan Pertalite, maka publik berhak mendapatkan kepastian dan jaminan yang jelas.
Bagi rakyat kecil, persoalan BBM bukan sekadar angka di papan harga SPBU. Setiap kenaikan biaya bahan bakar akan berdampak langsung pada ongkos transportasi, harga barang kebutuhan sehari-hari, hingga biaya operasional usaha kecil yang menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga Indonesia.
Pertanyaan yang kini bergema di tengah masyarakat adalah sederhana namun tajam: Apakah Pertalite benar-benar tetap dipertahankan untuk rakyat, atau masyarakat sedang dipersiapkan secara perlahan untuk menerima kenyataan bahwa suatu hari nanti mereka harus beralih sepenuhnya ke Pertamax?
Catatan Redaksi ;
Tulisan ini memuat kritik, pandangan, dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat. Dugaan mengenai pengurangan atau penghapusan Pertalite perlu didukung data dan klarifikasi resmi dari pemerintah serta pihak terkait agar informasi tetap berimbang dan akurat.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK
