Subulussalam – Polemik dugaan mafia tanah yang menyeret 75 Akta Jual Beli (AJB) di kawasan transmigrasi Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, memasuki babak baru. PPAT/Notaris Surya Darma yang sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada media, kini memilih menolak diwawancarai terkait substansi penerbitan puluhan AJB yang sedang dipersoalkan warga.
Wawancara yang sedianya akan disiarkan secara langsung melalui platform media Teropongbarat.com pada Senin (8/6/2026) akhirnya batal digelar setelah Surya Darma menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ditemui awak media, Surya Darma berulang kali meminta agar persoalan tersebut tidak diberitakan.
“Kalau ada warga yang komplain atas keluarnya AJB ini, mohon disuruh datang saja, Pak. Mohon jangan diberitakan, Pak. Saya tidak bersedia diwawancarai,” ujar Surya Darma.
Sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan media sebenarnya berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) penerbitan 75 AJB tersebut, mulai dari mekanisme verifikasi identitas para pihak, kehadiran para penjual dan pembeli saat penandatanganan, peran saksi, hingga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan akta.
Sikap bungkam tersebut menarik perhatian publik karena sebelumnya, pada 26 Mei 2026, Surya Darma pernah mengakui adanya kekeliruan dalam penerbitan AJB yang dilakukan pada tahun 2012.
Saat itu, ia mengaku tidak mengetahui bahwa lahan yang menjadi objek transaksi berada di kawasan hak kelola transmigrasi.
“Kalau tahu itu wilayah hak kelola transmigrasi, saya tidak akan keluarkan AJB-nya. Waktu itu saya hanya melihat surat-suratnya sudah ditandatangani kepala desa,” ungkapnya kepada awak media.
Ia juga mengaku proses penandatanganan AJB tidak dilakukan di kantor PPAT, melainkan di sebuah warung di kawasan Kilometer 11 yang difasilitasi oleh seseorang bernama TS. Menurut pengakuannya, alasan pemilihan lokasi tersebut karena sebagian warga bekerja pada siang hari sehingga proses dilakukan malam hari.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang turut didalami penyidik Polres Subulussalam dalam penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen terkait 75 AJB tersebut.
Informasi yang berkembang menyebutkan penyidik tengah mendalami dugaan perbedaan tanda tangan pada sejumlah dokumen pertanahan, dugaan ketidaksesuaian cap jempol dalam AJB, hingga memastikan apakah seluruh pihak benar-benar hadir saat proses penandatanganan dilakukan.
Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai penghubung atau agen dalam proses pengumpulan warga dan pengurusan dokumen tanah transmigrasi.
Kasus ini bermula dari laporan sejumlah warga transmigrasi yang merasa hak atas lahannya telah berpindah tanpa proses yang mereka pahami secara utuh. Beberapa dokumen pembanding disebut telah diamankan untuk kepentingan pemeriksaan forensik.
Di tengah bergulirnya penyidikan, sikap Surya Darma yang memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut justru menambah tanda tanya publik terkait proses lahirnya 75 AJB yang kini menjadi sorotan.
Sementara itu, berbagai pihak mendesak agar aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara profesional dan transparan guna mengungkap apakah persoalan tersebut hanya sebatas kesalahan administrasi pertanahan atau mengarah pada dugaan praktik mafia tanah yang terorganisir.
Hingga kini, satu pertanyaan besar yang masih menunggu jawaban adalah siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya 75 AJB yang kini dipersoalkan masyarakat transmigrasi di Lae Saga dan Bangun Sari.(*).
