Penyidik Kejati Sulsel Datangi Sejumlah Kantor di Lingkup Pemkab Takalar

TAKALAR – Radarnews.co.id | Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Takalar mendadak menjadi perhatian setelah tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dikabarkan mendatangi sejumlah kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, tim penyidik lebih dulu terlihat berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Takalar. Setelah itu, mereka dilaporkan bergerak menuju Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar.

Kedatangan aparat penegak hukum tersebut diduga berkaitan dengan proses penanganan perkara yang tengah berjalan. Sejumlah sumber internal menyebutkan, penyidik mencari dua aparatur sipil negara berinisial R, yang bertugas di ULP Takalar, serta T, yang menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Takalar. Namun, saat tim tiba, keduanya disebut tidak berada di kantor.

Seorang pegawai di lingkup BKPSDM Takalar yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya kedatangan tim penyidik.

“Memang ada penyidik dari Kejati Sulsel yang datang. Mereka mencari Sekretaris BKPSDM berinisial T, tapi yang bersangkutan tidak ada di kantor,” ujarnya.

Sumber tersebut juga menyebutkan, tim penyidik kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut di luar kantor pemerintahan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejati Sulsel terkait detail perkara yang ditangani maupun status pihak-pihak yang disebutkan. Pihak Pemerintah Kabupaten Takalar juga belum memberikan pernyataan resmi mengenai informasi tersebut.

Meski begitu, kabar yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa langkah penyidik tersebut diduga berkaitan dengan penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan komoditas tertentu yang sedang diproses aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan.

Situasi di beberapa kantor lingkup Pemkab Takalar sempat dipenuhi rasa ingin tahu pegawai yang menyaksikan langsung kedatangan tim penyidik.

Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. ( D T )