RadarNews.Nasional.com | Pematangsiantar – Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, bertemu dengan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, membahas sejumlah isu penting yang menyangkut perkembangan kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain perkembangan kota, dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu, 19 Maret 2025 itu, Penrad juga menyampaikan persoalan terkait formasi guru agama Kristen di tahun 2025-2026.
Anggota DPD RI dari Sumatra Utara (Sumut) ini juga menyinggung konflik agraria yang ada di Kampung Baru Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar.
Dalam pertemuan tersebut, Penrad menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Wesly Silalahi untuk mewujudkan Pematangsiantar sebagai kota modern dan sejahtera.
“Saya akan berjalan bersama dan mendukung wali kota menjadikan Kota Pematangsiantar lebih baik, modern, smart city, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ini membutuhkan kerja keras,” ujar Penrad dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah kurangnya guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri di Pematangsiantar.
Penrad meminta Wali Kota melakukan pendataan sekolah SD, SMP, dan SMA yang belum memiliki guru agama Kristen, agar dapat diajukan dalam formasi penerimaan ASN atau PPPK pada periode 2025-2026.
“Ini adalah hak kewargaan. Tidak hanya guru agama Kristen, jika ada kekurangan guru agama lain, sekolah wajib menyediakannya. Ini tanggung jawab negara agar siswa bisa belajar sesuai agamanya masing-masing,” ujarnya.
Penrad berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mengajukan permohonan ke BKD, BKN, Kemenpan RB, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain pendidikan, Penrad juga menyoroti konflik agraria di Gurilla yang hingga kini masih belum terselesaikan.
Ia mengingatkan bahwa sejak 2004, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah membentuk tim pelepasan pemanfaatan dan penghapusbukuan lahan tersebut.
“Lahan itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk perkebunan, sesuai dengan tata ruang kota. Seharusnya, Gurilla diperuntukkan bagi pengembangan Kota Pematangsiantar,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian konflik, tim wali kota dan tim Penrad akan bersinergi mencari solusi yang berpihak pada kepentingan warga.
Wali Kota Pematangsiantar menyambut baik langkah ini dan berkomitmen untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut agar masyarakat mendapat kepastian hukum.
“Puji Tuhan, pak wali kota sangat terbuka dan berkeinginan supaya itu segera diselesaikan karena itu menyangkut warga atau masyarakat supaya mendapat kejelasan agar tidak berlarut-larut,” tuturnya.
Penrad juga menyoroti kasus kebakaran berulang di Pajak Horas. Ia mempertanyakan apakah kebakaran tersebut terjadi secara alami atau disengaja, mengingat pola yang terus berulang setiap beberapa tahun.
“Penataan kota sangat penting, dan pasar harus bisa menjadi pusat wisata, bukan hanya tempat transaksi ekonomi. Banyak kota di Jawa yang mengembangkan pasar sebagai daya tarik wisata,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dalam membahas penataan pasar, suara pedagang harus menjadi pertimbangan utama.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat ia berkeinginan melakukan pertemuan dengan para pedagang untuk mendengar langsung aspirasi mereka.
“Kita harus mendengar apa yang menjadi harapan-harapan para pedagang. Tentu harapan pedagang adalah, mereka berdagang dan laris karena banyak pembelinya karena pasar menjadi indikator ekonomi di suatu daerah,” katanya.
Selain tiga isu utama tersebut, Wali Kota Wesly Silalahi juga menyampaikan berbagai aspirasi dari Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk diperjuangkan di tingkat nasional.
Penrad memastikan komitmennya untuk membawa permasalahan daerah ke tingkat pusat agar mendapatkan solusi konkret.
“Saya juga berkomitmen kepada wali kota agar segera memperjuangkan hal-hal yang tadi disampaikan,” ucap Penrad Siagian.
(Shelly WS)
