Kakanwil BPN Kepri Nurus Sholichin Dampingi Menko AHY, Menteri Iftitah Sulaiman dan Wamen Ossy Dermawan Dalam Penyerahan Sertipikat HM di Rempang Batam

RADAR NEWS

- Redaksi

Rabu, 19 Maret 2025 - 16:15 WIB

50407 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATAM || Wujud Nyata dalam Penyelesaian Sengketa Tanah sekaligus Penertiban Penetapan Kawasan Transmigrasi Barelang dan keseriusan dalam Rencana Menetapkan Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang, Galang (Barelang), di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bagikan 68 Sertifikat Hak Milik (SHM) bidang tanah kepada warga Tanjung Banur, Rempang, di Kantor Badan Pengusahaan Batam.

Dalam acara ini, Kankanwil BPN Kepri Nurus Sholichin dampingi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Rempang Kota Batam, Selasa (18/3).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Transmigrasi Ekonomi Barelang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

PENYERAHAN SHM-Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin menyaksikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY, saat menyerahkan SHM ke Masyarakat di Rempang Kota Batam. (Foto Ist).

Pembagian SHM ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi warga yang terdampak relokasi.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kepulauan Riau, H Nurus Sholichin, S.Ptnh MM mengatakan, kali ini masyarakat yang terdampak relokasi dalam penetapan kawasan Transmigrasi Balerang sudah diberikan Sertipikat Hak Milik. Alhamdulillah pemegang Hak Pengelolaan BP Batam mau melepaskan sebagian HPL-nya untuk masyarakat, sehingga bisa diberikan hak milik. Hal ini sesuai dengan aturan PP 18/2021 pasal 12 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1) huruf “e”.

RAPAT-Kankanwil BPN Kepri Nurus Sholichin bersama Bupati dan Pejabat Kemenko Bidang IPK saat menghadiri Rapat yang dipimpin Menko Bidang IPK, AHY di Rempang Kota Batam. (Foto Ist).

“Sebagai wujud nyata kepastian hukum atas tanah kepada masyarakat, maka diberikanlah hak yang tertinggi yaitu hak milik. Ini yang kali pertama BP Batam melepaskan HPL-nya. Syukur Alhamdulillah,” ujarnya melalui keterangan, Rabu (19/3).

Sementara Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menyatakan bahwa, pembagian SHM ini adalah langkah penting dalam mendukung program transmigrasi di Barelang. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa warga Rempang mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Pembagian SHM ini adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

FOTO BERSAMA-Kankanwil BPN Kepri Nurus Sholichin dampingi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur & Wagub, Walikota dan masyarakat usai acara di Rempang Kota Batam. (Foto Ist).

Lebih lanjut dijelaskan, Kementerian Transmigrasi telah koordinasi dengan Menteri Bappenas tentang penetapan kawasan transmigrasi Barelang.

Selanjutnya akan dikeluarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan akan memasukan ke dalam RPJMN sebagai bentuk reviu oleh Bappenas Pengembangan Transmigrasi Barelang dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHy menambahkan bahwa, sinergi antara kedua Kementerian di bawah Koordinasi Kemenko IPK ini sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi.

PERNYATAAN PERS-Kankanwil BPN Kepri Nurus Sholichin bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI AHY, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan saat memberikan Pernyataan Pers di Rempang Kota Batam. (Foto Ist).

“Apresiasi Menteri Transmigrasi yang begitu gamblang dan komprehensif sehingga menghadirkan optimisme tentang transformasi transmigrasi yang sangat disambut baik sehingga menyejahterakan semua. Rencana penetapan kawasan transmigrasi Barelang, kami ingin terus mengawal transmigrasi lokal, Ini adalah amanah Presiden agar Kepulauan Riau semakin maju semakin sejahtera masyarakatnya dan bisa setara dengan negara tetangga,” tegas AHY.

Tentang Kawasan Transmigrasi Barelang, merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka mengembangkan wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Barelang. (Red).

Berita Terkait

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel
SWI Jabar: Teladani Pahlawan, Bangun Masa Depan
Tiga Jenderal Terseret Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ujian Berat Bagi Integritas Institusi Polri
GP AL Washliyah Jakarta Desak Mabes Polri Turun Tangan, Basmi Tambang Pasir Ilegal di Konawe Sulawesi Tenggara
Kampung Kota Rikit Gaib di Bawah Kepemimpinan Taher Raih Skor 90,5, Pemkab Gayo Lues Terima Penghargaan KPK
ust Julianto pane. Polisi Inovatif, Mendirikan Pesantren Ruhul ‘Azam
Kasat Narkoba Polres Gayo Lues AKP Kabri Terima Penghargaan Usai Ungkap Kasus Narkoba dan Musnahkan 26,5 Hektare Ladang Ganja
Tagline Boleh Berganti, Tetapi Integritas Jangan Dikompromikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 05:26 WIB

Perpres Penertiban Dibuat untuk Korporasi Raksasa, Bukan untuk Petani Satu Hektare yang Hidup dari Sawitnya

Jumat, 20 November 2026 - 03:07 WIB

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Masuk Temuan BPK, Rp8,9 Miliar Pembangunan dan Rehab Sekolah Salah Klasifikasi Anggaran

Kamis, 19 November 2026 - 22:52 WIB

SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI

Rabu, 18 November 2026 - 04:02 WIB

BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?

Rabu, 18 November 2026 - 03:32 WIB

BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?

Kamis, 12 November 2026 - 01:12 WIB

Dana Ketahanan Pangan dan BUMK Desa Salang Muara Disorot, Perbedaan Anggaran dan Janji Pengembalian Picu Desakan Audit Menyeluruh

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Pernyataan Resmi Lapas Kutacane Soal Meninggalnya Ishak Alias Ical Setelah 1 Tahun Jadi Buron Pelarian Maret 2025

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:36 WIB

Relawan Prabowo Desak Jembatan Kuning I Dibongkar, Warga Terus Menderita dan Jalan Nasional Kutacane–Medan Berulang Kali Lumpuh

Berita Terbaru

REGIONAL

Babinsa Komsos Dengan Tokoh Masyarakat Di Wilayah Desa Binaan

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:59 WIB