SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI

RADAR NEWS

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 22:52 WIB

5027 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA | RADARNEWS — Penanganan laporan dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara kembali memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun menjadi perhatian pelapor, persoalan yang menyeret proses penanganan laporan tersebut kini telah sampai ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Dua dokumen resmi kepolisian yang diperoleh redaksi RADARNEWS memperlihatkan adanya perkembangan penting dalam perjalanan pengaduan yang disampaikan Freddy Sinaga, warga Desa Lawe Sigala Timur, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan dokumen pertama, Polres Aceh Tenggara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Juni 2026 menyampaikan bahwa penyidik Satreskrim tengah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan laporan pelapor.

Dokumen itu juga mencantumkan Laporan Aduan Nomor Reg/359/V/2025/Reskrim, tertanggal 21 November 2025.

Namun, perkembangan berikutnya justru memperlihatkan bahwa persoalan penanganan laporan tersebut kini turut diadukan kepada Divpropam Mabes Polri.

MABES POLRI RESMI MENERIMA PENGADUAN!

Berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111401016, tertanggal 14 November 2026, Divpropam Mabes Polri telah menerima pengaduan Freddy Sinaga pada pukul 10.11 WIB.

Pokok pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlambatan penanganan berupa pemeriksaan perkara dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara, yang menurut pelapor telah dilaporkan sejak November 2025 hingga 14 November 2026.

Tidak berhenti pada penerimaan pengaduan, Divpropam Mabes Polri juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) tertanggal 14 November 2026.

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa pengaduan telah diteruskan kepada Kabid Propam Polda Aceh untuk ditindaklanjuti.

Artinya, persoalan ini kini tidak lagi hanya menjadi perhatian pelapor di tingkat daerah. Pengaduan mengenai penanganan laporan tersebut telah masuk ke jalur pengawasan internal kepolisian di tingkat Polda Aceh.

PERTANYAANNYA: SUDAH HAMPIR SETAHUN, APA KABAR KEPASTIAN HUKUMNYA?

Publik tentu berhak mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak November 2025.

Jika penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana diterangkan dalam SP2HP, lantas bagaimana hasil perkembangan pengumpulan data tersebut?

Apakah seluruh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan sudah diperoleh?

Apakah telah dilakukan pendalaman terhadap dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu tersebut?

Dan yang tidak kalah penting, sampai di mana kepastian hukum atas laporan yang disampaikan Freddy Sinaga?

Jangan sampai masyarakat hanya menerima pemberitahuan demi pemberitahuan, sementara substansi perkara yang dilaporkan tidak kunjung memperoleh penjelasan yang terang.

PROPAM POLDA ACEH, SAATNYA MEMBUKTIKAN FUNGSI PENGAWASAN!

Dengan diteruskannya pengaduan oleh Divpropam Mabes Polri, perhatian publik kini tertuju kepada Propam Polda Aceh.

Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian:

Apakah pelimpahan pengaduan dari Divpropam Mabes Polri telah diterima dan diregistrasi oleh Propam Polda Aceh?

Apakah akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan laporan di Polres Aceh Tenggara?

Apakah proses penyelidikan dan perkembangan penanganan laporan akan dievaluasi secara objektif?

Apakah pelapor akan memperoleh informasi perkembangan penanganan pengaduannya secara terbuka dan sesuai prosedur?

Bagaimana bentuk pengawasan agar penanganan laporan masyarakat berjalan profesional, transparan, dan akuntabel?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik. Ini merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus dorongan agar institusi kepolisian menjaga kepercayaan masyarakat.

JANGAN SAMPAI KEPERCAYAAN PUBLIK MENJADI TARUHAN!

Perlu ditegaskan, diterimanya pengaduan oleh Divpropam Mabes Polri bukan berarti telah terbukti adanya pelanggaran disiplin, kode etik, ataupun tindak pidana oleh personel kepolisian. Demikian pula, dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif.

Namun, pengaduan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. Setiap laporan berhak memperoleh pelayanan, penanganan, dan kepastian perkembangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar surat yang berpindah dari satu meja ke meja lainnya. Masyarakat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan tindakan nyata.

HUKUM TIDAK BOLEH BERHENTI PADA SURAT-MENYURAT. PENGAWASAN TIDAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS!

Kini bola pengawasan berada di tangan Propam Polda Aceh. Publik menunggu apakah pengaduan ini benar-benar akan ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kejelasan bagi pelapor.

RADARNEWS akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Propam Polda Aceh, Polres Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan instansi terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang.

BERSAMBUNG…!

 

LAPORAN TIM RADARNEWS.

FERNANDO. HUTAURUK.

Berita Terkait

BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?
BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?
Dana Ketahanan Pangan dan BUMK Desa Salang Muara Disorot, Perbedaan Anggaran dan Janji Pengembalian Picu Desakan Audit Menyeluruh
Pernyataan Resmi Lapas Kutacane Soal Meninggalnya Ishak Alias Ical Setelah 1 Tahun Jadi Buron Pelarian Maret 2025
Relawan Prabowo Desak Jembatan Kuning I Dibongkar, Warga Terus Menderita dan Jalan Nasional Kutacane–Medan Berulang Kali Lumpuh
Kandidat Bakal Calon Kades Kutambaru Bencawan Kecewa, Persoalan Domisili Muncul Jelang Penetapan
Kampung Kota Rikit Gaib di Bawah Kepemimpinan Taher Raih Skor 90,5, Pemkab Gayo Lues Terima Penghargaan KPK
ust Julianto pane. Polisi Inovatif, Mendirikan Pesantren Ruhul ‘Azam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Banyuasin II Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di Desa Jati Sari

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Polres Banyuasin terima 66 Siswa Latja Diktukba Polri Berkemampuan SPKT T.A. 2026

Selasa, 17 November 2026 - 07:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Muara Telang Aipda Rubiansyah Ajak Masyarakat Dukung Program P2B, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Selasa, 17 November 2026 - 07:16 WIB

Polres Banyuasin Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Musi 2026, Kedepankan Edukasi dan Keselamatan Berlalu Lintas

Senin, 16 November 2026 - 17:06 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Betung Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di Desa Biyuku

Minggu, 15 November 2026 - 18:45 WIB

Polri Hadir dalam Minggu Kasih, Jalin Kedekatan dengan Jemaat Gereja Galilea

Minggu, 15 November 2026 - 18:42 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Betung Aipda Nopiadi Ajak Masyarakat Dukung Program P2B, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 14 November 2026 - 16:54 WIB

Polres Banyuasin Gelar Jumat Keliling, Pererat Silaturahmi dan Salurkan Bantuan ke Masjid Salmaniyah

Berita Terbaru

REGIONAL

Sembari komsos, Babinsa beri motivasi petani kopi

Kamis, 19 Nov 2026 - 11:49 WIB