emuan BPK: Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Keliru Mengklasifikasikan Rp8,9 Miliar Rehab dan Pembangunan Gedung Sekolah

RADAR NEWS

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 04:25 WIB

5030 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ACEH TENGGARA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara merealisasikan Rp6.170.960.000 dengan kewajiban Rp2.811.792.000 untuk rehab pembangunan dan rehab pagar, RKS, dan bangunan lainnya. Totalnya Rp8.982.752.000. Kegiatan itu dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Padahal rehab itu menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik bangunan. Secara substansi, ia seharusnya dianggarkan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rehab pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah bukan belanja habis pakai. Ketika bangunan sekolah direhab dengan menambah bangunan baru, maka bangunan itu menjadi aset tetap. Ketika dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka bangunan itu tidak dikapitalisasi. Ia habis di atas kertas, padahal secara fisik ia berdiri sebagai pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah yang direhab. Aset pendidikan Rp8,9 miliar pun terancam hilang dari neraca, di dinas yang seharusnya paling peduli pada aset sekolah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin Disdikbud yang mengurusi sekolah tidak memahami perbedaan belanja modal dan belanja barang dan jasa? Bagaimana mungkin rehab pagar dan ruang kelas dicatat sebagai belanja barang? Apakah ini tidak diverifikasi, atau sengaja dibiarkan? Dan jika bangunan sekolah itu tidak dikapitalisasi, ke mana perginya aset Rp8,9 miliar itu? Apalagi ada kewajiban Rp2,8 miliar yang belum dibayar, yang akan membebani APBK berikutnya untuk kegiatan yang penganggarannya saja sudah salah.

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena Sekretariat Daerah selaku Ketua TAPK tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan, dan Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 menegaskan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menegaskan pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap wajib dikapitalisasi. Ketika Rp8,9 miliar itu dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka PSAP 07 dilanggar dan aset tetap menjadi understated.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mewajibkan setiap aset tetap dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib. Bangunan yang tidak dikapitalisasi tidak akan masuk daftar barang milik daerah. Akibatnya, aset itu rawan tidak terawat, rawan berpindah tangan tanpa tercatat, dan rawan hilang dari pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja modal yang dibungkus sebagai belanja barang dan jasa jelas tidak sesuai peruntukan.

Disdikbud Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih salah klasifikasi. Apakah Rp8.982.752.000 itu akan dikoreksi dan dikapitalisasi menjadi aset tetap? Di mana bukti fisik rehab pagar, RKS, dan bangunan sekolah itu? Dari mana kewajiban Rp2,8 miliar itu akan dibayar? Apakah ada sanksi bagi yang tidak memverifikasi dan tidak menyusun RKA-DPA sesuai ketentuan? Dan jaminan apa yang diberikan agar kesalahan yang sama tidak terulang?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, salah penganggaran Rp8,9 miliar di Disdikbud ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah hilangnya aset pendidikan dari neraca dan bukti penganggaran berjalan tanpa verifikasi yang menggigit, di dinas yang mengurusi masa depan anak-anak Aceh Tenggara.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Masuk Temuan BPK, Rp8,9 Miliar Pembangunan dan Rehab Sekolah Salah Klasifikasi Anggaran
SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI
BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?
BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?
Dana Ketahanan Pangan dan BUMK Desa Salang Muara Disorot, Perbedaan Anggaran dan Janji Pengembalian Picu Desakan Audit Menyeluruh
Pernyataan Resmi Lapas Kutacane Soal Meninggalnya Ishak Alias Ical Setelah 1 Tahun Jadi Buron Pelarian Maret 2025
Relawan Prabowo Desak Jembatan Kuning I Dibongkar, Warga Terus Menderita dan Jalan Nasional Kutacane–Medan Berulang Kali Lumpuh
Kandidat Bakal Calon Kades Kutambaru Bencawan Kecewa, Persoalan Domisili Muncul Jelang Penetapan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 02:02 WIB

Polres Banyuasin Bersama Forkopimda Gelar Green Policing dan Penanaman Pohon di Desa Sungai Kedukan

Jumat, 20 November 2026 - 09:46 WIB

Polres Banyuasin Bersama Forkopimda Gelar Razia Gabungan di Dua Lapas

Jumat, 20 November 2026 - 09:39 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Banyuasin II Laksanakan Patroli Terpadu Cegah Karhutla di Desa Tabala Jaya

Kamis, 19 November 2026 - 07:23 WIB

Kapolda Sumsel Berikan Arahan kepada Personel Polres Banyuasin dalam Kunjungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 - 17:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Banyuasin II Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di Desa Jati Sari

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Polres Banyuasin terima 66 Siswa Latja Diktukba Polri Berkemampuan SPKT T.A. 2026

Selasa, 17 November 2026 - 07:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Muara Telang Aipda Rubiansyah Ajak Masyarakat Dukung Program P2B, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Selasa, 17 November 2026 - 07:16 WIB

Polres Banyuasin Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Musi 2026, Kedepankan Edukasi dan Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terbaru