Dr. Fachrul Razi: Temuan di Andaman Memiliki Potensi Rp. 5400 Triliun, Stop Tipu-Tipu Aceh

REDAKSI SULAWESI UTARA

- Redaksi

Jumat, 5 Juni 2026 - 18:49 WIB

50239 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Aceh di nasional dan mantan Ketua Komite I DPD RI 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, MIP mengatakan sumber kekayaan Aceh di Andaman termasuk South Andaman oleh Mubadala Energy dan Andaman II oleh Harbour Energy dikategorikan sebagai Giant Discovery (Penemuan Raksasa) terbesar ketiga di dunia, berpotensi Rp. 5400 Triliun. demikian disampaikan kepada pihak media melalui release -nya pada hari Jumat (5/6) di Jakarta.

Dr. Fachrul Razi mengatakan berdasarkan data resmi Kementerian ESDM dan SKK Migas, total potensi sumber daya di seluruh area blok Andaman diperkirakan mencapai Total Struktur Migas: 4.965 Juta Barel Minyak Ekuivalen (MMBOE – Million Barrels of Oil Equivalent).

Fachrul Razi menegaskan potensi Gas Bumi Khusus (In-Place) berkisar antara 6 TCF (Trillion Cubic Feet) di satu sumur awal (Layaran-1) hingga akumulasi total portofolio mencapai 11 TCF.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika Dikonversi ke Rupiah, dengan menggunakan asumsi harga gas internasional standar saat ini dan nilai tukar Rupiah (kurs per Juni 2026 berada di kisaran Rp 18.000 per Dolar AS akibat tekanan pasar global), kita konversi nilai ekonomi total migas tersebut dari total sekitar 4,96 Miliar Barel Ekuivalen Migas (MMBOE) jika dirata-ratakan dengan nilai komoditas energi dunia saat ini berkisar antara USD 250 Miliar hingga USD 300 Miliar atau mencapai Rp 5.400 Triliun ini adalah kekayaan yang luar biasa.

Jika dikelola secara onshore di Aceh, porsi bagi hasil dan perputaran ekonominya mampu menjamin kesejahteraan anak-cucu rakyat Aceh hingga puluhan tahun ke depan.

Hal tersebut menanggapi langkah politik Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang secara resmi menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Dr. Fachrul Razi, M.I.P., selalu mantan Senator Aceh yang selama satu dekade mengawal hak-hak konstitusional Aceh di Senayan, memandang momentum ini sebagai uji nyali kedaulatan ekonomi Aceh.

Dr. Fachrul Razi meminta pihak pusat untuk menghentikan tarik ulur Plan of Development (PoD). “Permintaan Gubernur Aceh untuk menunda sementara PoD sampai ada kejelasan skema onshore adalah langkah taktis yang tepat. Jakarta tidak boleh menggunakan ego sektoral SKK Migas untuk memaksakan komersialisasi cepat via laut lepas demi mengejar target lifting nasional semata, seraya mengorbankan hak daerah,” tegas Mantan Ketua Komite I DPD RI ini.

Surat Mualem yang secara tegas meminta agar pengolahan gas Blok Andaman dilakukan di daratan (onshore) melalui Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe—serta menolak skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) di tengah laut—bukanlah sekadar urusan teknis birokrasi. Ini adalah pernyataan perang terhadap pemiskinan struktural baru di Bumi Serambi Mekkah.

Menurut Dr. Fachrul Razi yang juga Pendiri Institute for Aceh Studies, jika Pemerintah Pusat memaksakan skema FPSO (pengolahan langsung di atas kapal di laut lepas), maka Blok Andaman hanya akan menjadi “anjungan minyak terapung” yang menyedot kekayaan Aceh langsung ke pasar internasional atau luar daerah. Aceh hanya akan mendapatkan sisa-sisa polusi laut tanpa efek domino ekonomi.
Sebaliknya, desakan dalam surat Gubernur untuk mengolahnya di KEK Arun memiliki dampak ekonomi yang sangat masif bagi rakyat baik dengan menghidupkan kembali infrastruktur gas mati suri di Arun dan memicu multiplier effect bagi industri turunan, seperti pabrik pupuk (PIM) dan petrokimia, maupun penyediaan lapangan kerja massal. Proyek onshore membutuhkan ribuan tenaga kerja lokal pada tahap konstruksi dan operasional, memotong angka pengangguran Aceh yang saat ini masih tinggi di tingkat regional. Disini lain menurut Dr. Fachrul Razi juga meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan PP No. 23 Tahun 2015, Aceh berhak atas bagi hasil migas sebesar 70% setelah dikurangi komponen pajak. Angka ini mutlak diperlukan untuk menyambung nafas pembangunan Aceh menyusul terus menyusutnya Dana Otsus.

Dr. Fachrul Razi juga menegaskan ini merupakan uji konsistensi UUPA di mana pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Aceh (UUPA) mengenai pengelolaan bersama migas laut antara Pusat dan BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) harus dihormati secara mutlak. Blok Andaman berada di perairan Aceh. Menurutnya mengabaikan desakan rakyat Aceh sama saja dengan mencederai komitmen perdamaian Helsinki.

Dr. Fachrul Razi meminta rakyat Aceh harus bersatu mengawal isu strategis ini. “Saya menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa, aktivis, akademisi, dan ulama di Aceh untuk berdiri tegak di belakang langkah tegas ini. Ini bukan lagi urusan politik Mualem, melainkan urusan kekayaan alam
Aceh dan masa depan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh.

“Kekayaan alam Aceh sudah berulang kali dikuras untuk membangun kemegahan pusat, sementara Aceh ditinggalkan dalam kemiskinan pasca-konflik. Tragedi masa lalu di era gas Arun lama tidak boleh terulang kembali di Blok Andaman. Kali ini, Aceh tidak boleh lagi hanya menjadi penonton yang batuk di pinggir jalan, sementara lumbung energinya dikuras lewat kapal-kapal asing di tengah laut,!” tutup Fachrul Razi yang juga mantan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia.

(*rus)

Berita Terkait

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Masuk Temuan BPK, Rp8,9 Miliar Pembangunan dan Rehab Sekolah Salah Klasifikasi Anggaran
Temuan BPK di Subulussalam: Perjalanan Dinas 28 SKPK Lebih Bayar Rp136,9 Juta, Pengawasan Anggaran Dipertanyakan
Temuan BPK Gayo Lues: Tupoksi ASN Dibungkus dalam Kegiatan Berhonor, Mekanisme Penganggaran SKPK Menjadi Persoalan
SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI
BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?
BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?
Polisi Bersama Masyarakat” Jangan Sekadar Slogan, Kaperwil Mitrapol Aceh Minta Bapak Kapolda Usut Dugaan Oknum FD Polairud Soal Permintaan “Uang Tebusan”!?
Masyarakat Desak Kapolda Aceh Irjen Pol.Ruddi Setiawan & Pertamina Periksa SPBU “Nakal” Penyalahgunaan Barcode Kendaraan!?

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 02:02 WIB

Polres Banyuasin Bersama Forkopimda Gelar Green Policing dan Penanaman Pohon di Desa Sungai Kedukan

Jumat, 20 November 2026 - 09:46 WIB

Polres Banyuasin Bersama Forkopimda Gelar Razia Gabungan di Dua Lapas

Jumat, 20 November 2026 - 09:42 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Muara Telang Brigpol Arif Abdullah Ajak Masyarakat Dukung Program P2B, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Kamis, 19 November 2026 - 07:23 WIB

Kapolda Sumsel Berikan Arahan kepada Personel Polres Banyuasin dalam Kunjungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 - 17:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Banyuasin II Sosialisasikan Pencegahan Karhutla di Desa Jati Sari

Selasa, 17 November 2026 - 21:53 WIB

Polres Banyuasin terima 66 Siswa Latja Diktukba Polri Berkemampuan SPKT T.A. 2026

Selasa, 17 November 2026 - 07:19 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Muara Telang Aipda Rubiansyah Ajak Masyarakat Dukung Program P2B, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Selasa, 17 November 2026 - 07:16 WIB

Polres Banyuasin Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Musi 2026, Kedepankan Edukasi dan Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terbaru