Jakarta — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pernyataan tajam yang menggugah perhatian publik terhadap kerugian yang terus dialami sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Dalam forum terbuka, ia mempertanyakan logika di balik kerugian perusahaan-perusahaan pelat merah yang tetap terjadi meski seluruh layanan mereka dibayar penuh secara tunai oleh masyarakat.
“Rakyat gak pernah hutang bayar listrik, tapi PLN rugi. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi. Rakyat beli BBM cash, tapi Pertamina rugi,” ucap Purbaya dengan nada tegas, dalam sebuah pernyataan yang kini bergulir luas di masyarakat, Rabu (6/11).
Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk mendorong transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tubuh BUMN. Purbaya bahkan menegaskan komitmennya untuk membuka secara terang semua kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan negara tersebut. “Saya akan bongkar semuanya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik menanggapi pernyataan itu sebagai isyarat kuat akan dimulainya langkah-langkah pembenahan serius terhadap manajemen BUMN. Di tengah berbagai upaya penyehatan struktur perusahaan milik negara, termasuk restrukturisasi utang dan efisiensi operasional, pernyataan Purbaya membuka ruang debat mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan transparansi pengelolaan publik.
Sejumlah pihak menilai bahwa permasalahan kerugian BUMN bukan semata urusan bisnis, namun sudah menyangkut tata kelola, efisiensi internal, dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, upaya pengungkapan yang dijanjikan Menteri Keuangan akan menjadi langkah krusial dalam memperbaiki persepsi publik terhadap perusahaan negara serta memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Ketika perusahaan yang berfungsi sebagai penyedia layanan dasar seperti listrik, aviasi, dan energi melaporkan kerugian struktural secara berkala, publik berhak mengetahui di mana letak kelemahan sistemnya. Apalagi bila masyarakat, sebagai pengguna, telah membayar penuh atas layanan yang mereka terima.
Kini, masyarakat menanti langkah lanjutan dari Kementerian Keuangan — apakah pernyataan tersebut akan ditindaklanjuti dengan aksi konkret, seperti audit menyeluruh, pelaporan terbuka, hingga perombakan sistem yang selama ini dinilai tidak efisien.
Jika benar proses pengungkapan ini dilakukan secara serius, maka bukan tidak mungkin, tabir panjang kerugian BUMN yang selama ini menjadi tanda tanya publik akhirnya akan terbuka.
(Tim RADAR.NEWS)
