Jakarta – Kemunculan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke panggung utama pemerintahan membawa dinamika baru dalam arah kebijakan fiskal sekaligus memicu pergeseran persepsi publik terhadap figur-figur politik yang selama ini kerap mewarnai pemberitaan nasional. Dengan gaya kepemimpinan yang dianggap lugas, tegas, dan tanpa banyak polesan pencitraan, Purbaya mulai dibandingkan secara terbuka dengan tokoh-tokoh lain seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun politisi Dedi Mulyadi yang dinilai lebih mengutamakan pendekatan personal-populis berbasis media sosial.
Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyebut Purbaya sebagai angin segar dalam dunia birokrasi yang tengah haus akan integritas dan keberanian mengambil keputusan. Dalam pandangannya, gaya koboi yang ditampilkan Purbaya justru memunculkan kekaguman di tengah masyarakat karena menunjukan keaslian kepemimpinan yang berorientasi pada kerja nyata, bukan sekadar citra.
“Ini pemimpin asli, bukan tiruan. Beda dengan gaya Gibran yang suka bagi-bagi skincare tapi dipertanyakan substansinya,” ujar Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Ia menambahkan bahwa meski tidak datang ke publik dengan gemerlap media dan visual yang dramatis, setiap langkah Purbaya tetap menjadi sorotan serius di masyarakat karena substansi dan keberaniannya membongkar problem struktural di sektor keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam ruang politik pemerintahan, Purbaya bahkan disebut-sebut tidak segan menolak permintaan-permintaan penguasa lain bila itu tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang sehat. Salah satu contohnya, menurut Jerry, ialah ketika Wakil Presiden Gibran memanggil Purbaya ke Istana Wapres untuk membicarakan transfer dana ke daerah—yang diduga berkaitan erat dengan upaya menyelamatkan posisi Bobby Nasution, ipar Gibran, yang saat ini menjabat Gubernur Sumatera Utara. Namun, pertemuan itu konon tidak digubris oleh sang Menteri Keuangan.
Jerry juga menyoroti perbedaan mencolok antara Purbaya dan tokoh lain seperti Dedi Mulyadi yang menurutnya lebih sering mengemas semua kegiatan dalam drama dan setingan media. “Yang menarik dari Purbaya adalah tidak ada yang dia takuti selain Tuhan dan Presiden. Bahkan dia pernah melontarkan bahwa usianya sudah tua dan tidak ada yang perlu dia kejar. Kalau pun mati seperti Munir, diracun atau ditembak, dia tidak gentar. Baginya, melawan oknum nakal di pajak dan bea cukai adalah tugas yang tidak bisa ditawar,” katanya.
Tidak hanya itu, kiprah Purbaya di sektor fiskal juga tengah ramai diperbincangkan. Ia disebut telah membongkar dana-dana yang selama ini mengendap atau tidak segera dimobilisasi untuk pembangunan, termasuk deposito milik pemerintah daerah yang nilai totalnya mencapai lebih dari Rp60 triliun. Di tingkat kabupaten, misalnya, Bojonegoro disebut memiliki dana deposito Rp3,6 triliun, Kutai Barat Rp5,2 triliun dan Talaud Rp2,6 triliun. Sementara di tingkat provinsi, DKI Jakarta tercatat menyimpan dana Rp16,68 triliun, Jawa Timur Rp6,84 triliun dan Kalimantan Timur Rp4,7 triliun.
Langkah spektakuler Purbaya lainnya yang menjadi perbincangan hangat adalah kebijakan menarik dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk kemudian dialihkan ke bank-bank BUMN agar dapat dimobilisasi ke sektor produktif melalui lembaga keuangan di lingkungan pemerintah. “Ini ide gila sekaligus brilian. Selama ini dana itu hanya diam di BI, tapi dia pindahkan ke sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi langsung,” ujar Jerry.
Tak hanya itu, kebijakan family office yang sempat digulirkan dan direncanakan menggunakan anggaran APBN pun ditolak mentah-mentah oleh Purbaya. Penolakan tersebut disebut-sebut sebagai awal dari ketegangan antara dirinya dan Ketua Dewan Ekonomi, Luhut Binsar Pandjaitan. Jerry menyebut bahwa Purbaya mampu membaca siasat Luhut yang mencoba mendapatkan pembiayaan terhadap proyek tersebut dan menilai ide itu sesat secara prinsipil.
Purbaya juga mengambil sikap tegas terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disebut mengalami pembengkakan biaya hingga tiga kali lipat. Laporan yang sampai ke publik, menyebut adanya mark-up besar dalam kerja sama antara pemerintah dengan mitra dari Tiongkok, yang membuat total nilai proyek mencapai Rp116 triliun. Purbaya menolak keras penggunaan dana APBN untuk menutup beban bunga proyek tersebut, yang dinilai tidak ekonomis dan membebani fiskal jangka panjang.
Selain membongkar deposito di daerah, Purbaya juga mencatatkan kinerja signifikan dalam mengembalikan dana negara yang sebelumnya tersangkut dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah pengembalian dana sitaan sebesar Rp13 triliun dari kasus korupsi minyak sawit oleh Kejaksaan Agung ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari jumlah itu, masih tersisa sekitar Rp4 triliun yang saat ini sedang dalam tahap klarifikasi dan penyelesaian.
Pertanyaan besar yang muncul dari langkah Purbaya adalah: ke mana bunga dari ratusan triliun dana mengendap di bank tersebut mengalir selama ini. Jerry menyebut perlu ada peran aktif dari lembaga pengawas keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran bunga tersebut agar praktik-praktik tak sehat bisa diungkap tuntas.
Di tengah gebrakan dan keberaniannya, tak sedikit pejabat yang dikabarkan merasa terusik dengan gaya kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini. Jerry mengatakan bahwa dalam sejumlah rapat terbatas dengan Presiden, banyak menteri yang memilih diam dan bahkan tidak menyapa Purbaya. Hal itu, menurutnya, menandakan bahwa kebijakan fiskal yang keras dan berorientasi pada efisiensi serta transparansi mulai mengguncang kenyamanan internal para pejabat.
Meski demikian, publik tampaknya semakin menaruh perhatian dan harapan besar pada figur yang lahir dari tradisi ekonomi Keynesian ini. Ketegasan dan kesederhanaan Purbaya justru dilihat sebagai kekuatan moral yang membawa arah baru dalam kepemimpinan teknokratis Indonesia. Di tengah gelombang gaya populisme dan kebijakan simbolik yang selama ini mendominasi panggung politik nasional, figur seperti Purbaya menjadi oase yang mengajak bangsa kembali pada fondasi akal sehat, integritas, dan keberanian melawan sistem yang korup.
