Alumni IPDN Tersingkir Penrad Soroti Praktik Perebutan Jabatan oleh Aparat

REDAKSI SUMUT

- Redaksi

Selasa, 22 April 2025 - 17:04 WIB

50488 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

RadarNews.Nasional.com,Jakarta – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti persoalan penempatan anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil saat rapat dengar pendapat Komite I DPD RI bersama Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BKN Zudan Arif pada Kamis, 17 April 2025.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam forum tersebut, Senator asal Sumatra Utara (Sumut) itu menegaskan bahwa isu ini perlu dikaji ulang secara serius.

 

“Selanjutnya soal TNI-Polri Ini harus didudukkan kembali. Alumni IPDN pernah ketemu saya, ‘jabatan kami sudah habis’ karena biasanya mereka bisa ada di kesekjenan, sekda dan di mana-mana. Ternyata (posisi) ini sudah diambil,” kata Penrad dalam keterangan resminya, Selasa, 22 April 2025.

 

Ia menegaskan penolakannya terhadap keberadaan TNI dan Polri dalam ruang-ruang sipil yang dilegalkan melalui perundang-undangan.

 

Menurutnya fenomena tersebut telah menimbulkan ketimpangan dalam struktur birokrasi.

 

“Kita menolak itu. Kemarin saya secara tegas menolak RUU TNI dan akan masuk lagi RUU KUHAP terkait tentang bagaimana dilegalisasinya TNI-Polri masuk ke dalam ruang-ruang sipil terutama melalui kementerian-lembaga (K/L) ini.” lanjutnya.

 

Penrad juga mengingatkan bahwa permasalahan yang dibahas dengan KemenPANRB dan BKN menyangkut pengaturan secara administratif terhadap status kepegawaian anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil.

“Itu lain soal. Tapi persoalan kita di sini dengan KemenPANRB dan BKN bagaimana kemudian aturan terkait mereka. Kalau kita merujuk ke regulasi RUU TNI kemarin dan masuk lagi ini Polri ‘minta jatah yang sama begitu lah ya’, ‘masa TNI bisa dapat, kami (Polri) juga boleh dong’ gitulah ini,” tuturnya.

 

Ia mempertanyakan apakah aturan kepegawaian saat ini juga mengatur secara tegas keterlibatan TNI-Polri. Hal itu menurutnya penting agar tidak ada perlakuan istimewa dalam proses pengangkatan jabatan sipil.

 

“Maka, apakah aturan-aturan kepegawaian kita akan mengenai mereka juga. Bagaimana peraturan kementerian terkait dengan status kepegawaian mereka, harus juga masuk dalam mazhab peraturan pegawai negeri sipil ini,” katanya.

 

Lebih lanjut Penrad mempertanyakan proses perekrutan yang tidak transparan dan berpotensi diskriminatif yang menurutnya bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.

 

“Sehingga tidak ada yang diskriminatif di dalam proses penerimaan ini. Kemarin itu juga prosesnya bagaimana? Apakah dicelup-celupkan saja ke dalam atau bagaimana. Apakah mereka melamar? Kita juga tidak tahu ‘kan? Atau dicelupkan saja ke dalam oleh kelompok-kelompok tertentu, kita juga tidak tahu,” tegas Penrad.

 

Oleh sebab itu, Penrad menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.

 

Ia mengingatkan bahwa praktik-praktik yang tidak adil justru melemahkan reformasi yang tengah diupayakan.

 

“Kita sedang melakukan reformasi birokrasi tetapi di dalam tubuh kita sendiri secara kontraproduktif itu kita biarkan terjadi. Saya pikir kita tidak akan mencapai reformasi birokrasi sebenarnya ketika hal-hal yang diskriminatif terjadi di dalam tubuh kita sendiri,” pungkas Penrad Siagian.

 

(Shelly WS)

Berita Terkait

Temuan BPK Gayo Lues: Tupoksi ASN Dibungkus dalam Kegiatan Berhonor, Mekanisme Penganggaran SKPK Menjadi Persoalan
5 Rumah Hanyut Usai Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Perbaiki Jembatan Pintu Rime
Terpilih Secara Aklamasi, Deddy Yopiansyah Siap Kibarkan Panji Golkar Hingga Pelosok Kampung di Gayo Lues
Satreskrim Polres Gayo Lues Tangkap Terduga Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi
Video Viral Ruang Bayi RS Ali Kasim Gayo Lues Porak Poranda, Kelayakan Konstruksi Rumah Sakit Dipertanyakan
Brigjen Guslin Bersama Kemendagri dan Pemkab Gayo Lues Pantau Normalisasi Sungai Aih Bobo, Upaya Tekan Risiko Luapan Air Diperkuat
Pemerintah Pusat dan Pemkab Gayo Lues Perkuat Sinergi, 16 Alat Berat Disiapkan untuk Percepatan Penanganan Pascabanjir
Kampung Kota Rikit Gaib di Bawah Kepemimpinan Taher Raih Skor 90,5, Pemkab Gayo Lues Terima Penghargaan KPK

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Sinergi TNI dan Masyarakat Percepat Pembangunan Jembatan Perintis Merah Putih di Aih Nusu

Kamis, 19 November 2026 - 11:56 WIB

Babinsa Koramil 08/Blangpegayon Dampingi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kamis, 19 November 2026 - 11:54 WIB

Babinsa Pos Ramil Dabun Gelang lakukan pendampingan penyaluran MBG pada Siswa SMK

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WIB

​Akselerasi Pemulihan Pasca Bencana, TNI Bersama Warga Genjot Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Gayo Lues

Rabu, 18 November 2026 - 09:50 WIB

Babinsa Koramil 04/Kuta Panjang Hadiri Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Orang Tue di Wilayah Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:46 WIB

Babinsa Koramil 03/Blangkejeren Gencarkan Sosialisasi Penerimaan Prajurit TNI- AD

Selasa, 17 November 2026 - 16:38 WIB

Klarifikasi Soal Alat Berat di Gunung Sibayak, Dinas LHK Sumut Pastikan Untuk Perbaikan Jalur Evakuasi

Selasa, 17 November 2026 - 16:07 WIB

SDN RENDE KIDUL GELAR KREASI SISWA PERINGATI HARI PAHLAWAN, ORANG TUA SYUKURI SEKOLAH YANG KINI LEBIH BAIK

Berita Terbaru