Anggota Komisi III DPR RI Tolak Usulan Polri Kembali di Bawah TNI atau Kemendagri

REDAKSI SULAWESI UTARA

- Redaksi

Sabtu, 30 November 2024 - 05:51 WIB

50606 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Radarnews.co.id.Jakarta,Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menolak keras usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan agar institusi Polri ditempatkan kembali di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi.

“Soal usulan ini, saya tegas menolak. Menempatkan Polri di bawah TNI jelas tidak sesuai dengan semangat demokrasi kita,” ujar Soedeson dalam keterangannya pada Jumat (29/11/2024).

Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara hukum militer dan hukum sipil menjadi alasan utama mengapa institusi kepolisian tidak dapat berada di bawah kendali militer. Polri, sebagai bagian dari eksekutif, memiliki tugas utama sebagai penegak hukum yang sifatnya sipil, bukan militer.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menempatkan Polri di bawah TNI itu bukan solusi. Secara hukum dan tugas, keduanya sangat berbeda. Polri itu penegak hukum sipil, bukan militer,” jelas Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut.

Selain itu, Soedeson juga menentang ide agar Polri berada di bawah Kemendagri. Menurutnya, peran polisi sebagai perpanjangan tangan presiden dalam bidang penegakan hukum sangat berbeda dengan tugas utama Kemendagri yang berfokus pada administrasi pemerintahan.

“Tugas Polri dan Kemendagri itu beda jauh. Tidak bisa disamakan, apalagi dicampur aduk,” tegasnya.

Ia menilai, permasalahan di tubuh Polri tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan yang justru berpotensi merusak sistem yang ada. Sebagai gantinya, Soedeson mengusulkan agar reformasi internal Polri dilakukan dengan memperkuat sistem, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki tata kelola institusi.

“Kalau ada masalah di dalam, bukan institusinya yang dihancurkan, tetapi sistemnya yang diperkuat. Polri itu bukan semuanya buruk, ada banyak polisi yang baik. Itu yang harus kita dorong,” tambahnya.

Sebelumnya, usulan untuk menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus. Ia menyebut, langkah ini diusulkan menyusul dugaan adanya pengerahan aparat kepolisian dalam Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah.

“Kami sedang mengkaji kemungkinan agar Polri dikembalikan di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Ini untuk memastikan fungsi Polri lebih terbatas pada tugas-tugas seperti lalu lintas, patroli, serta penyelesaian kasus kejahatan,” ujar Deddy saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Namun, bagi Soedeson, usulan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi dan cenderung mengambil langkah keliru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Ini ibarat ada tikus di lumbung padi, tetapi yang dibakar malah padinya. Tikusnya yang harus ditangkap, bukan sistemnya yang dihancurkan,” pungkasnya.

(*Rus)

Berita Terkait

Stop Kaitkan Menteri Imipas Dengan Kasus Dugaan Pengurusan izin Tinggal WNA, Agus Andrianto Bersih
Prof DR Sutan Nasomal : Jangan Tidak Peka Presiden RI Dengan Air Mata Rakyat Akibat Di Bakarnya Hutan
Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu (HIMLAB) Raya Jakarta secara resmi memulai babak baru kepengurusan
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal Sematkan Gelar CFLE kepada Rishki Nifayadi Garawn, Apresiasi Dedikasi di Dunia Jurnalistik dan Sosial
Payung Pemuda Demokrasi, Dorong Pelajar Mengembangkan Potensi Diri melalui Pendidikan dan Diskusi Publik
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” Diuji, RADARNEWS Desak Pelayanan Polri Bersih dan Transparan serta Tindak Tegas Dugaan Pungli
Presidium Mitra BGN Tuntut Kepastian Operasional SPPG, Investasi Terancam Terjebak Ketidakpastian
Napi Sering Kabur, Tapi Kanwilnya Tidak Pernah di Copot, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz Usulkan Copot Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau dan Kalapas Pasir Pangaraian

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 13:06 WIB

Waktu Tinggal Beberapa Hari, Satgas Kebut Pembangunan 5 Unit RTLH

Senin, 9 November 2026 - 10:01 WIB

Pantau perkembangan tanaman cabai,Babinsa 07/Blanjerango beri motivasi kepada petani

Senin, 9 November 2026 - 09:50 WIB

Babinsa Desa Pangur lakukan pendampingan penyaluran MBG pada Siswa SMK

Senin, 9 November 2026 - 09:49 WIB

TNI Bersama Warga Lanjutkan Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Dusun Tebangun, Gayo Lues, Pulihkan Akses Ekonomi Pascabencana

Minggu, 8 November 2026 - 10:36 WIB

Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen

Minggu, 8 November 2026 - 09:30 WIB

Perkuat Akses Ekonomi Warga, TNI dan Masyarakat Putri Betung Gotong Royong Langsir Tali Sling Jembatan Garuda Merah Putih Aih Nusu

Minggu, 8 November 2026 - 09:27 WIB

Babinsa Koramil 03/ Blangkejeren Bantu Bangun Rumah Wujud Kebersamaan Atasi Kesulitan Warga

Sabtu, 7 November 2026 - 08:56 WIB

TNI Bersama Warga Terus Genjot Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Ramung Musara Gayo Lues

Berita Terbaru