Jepara 27-1-2025– Polemik mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Jepara tahun 2025 semakin memanas. Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah serikat pekerja menuai kritik tajam dari warga setempat, terutama setelah diketahui bahwa beberapa ketua serikat pekerja yang memimpin aksi tersebut bukan merupakan warga asli Jepara.
Warga mempertanyakan kepentingan di balik aksi demonstrasi yang sering terjadi. Mereka menilai, tuntutan kenaikan upah yang tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan bisa berujung pada dampak negatif yang luas, seperti relokasi pabrik ke daerah lain yang memiliki UMK lebih rendah.
“Apakah mereka berpikir apa yang terjadi jika perusahaan pindah? Bagaimana nasib karyawan yang kehilangan pekerjaan? Apakah mereka juga memikirkan nasib UMKM di sekitar pabrik yang bergantung pada keberadaan perusahaan tersebut?” ujar salah satu warga yang geram dengan situasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga juga mengeluhkan bahwa aksi demonstrasi serikat pekerja sering mengganggu aktivitas karyawan yang sedang bekerja. Selain itu, gaya orasi yang dinilai kasar dan tidak sopan semakin memicu kegeraman masyarakat.
“Para ketua serikat yang bukan asli Jepara ini sering mengutamakan demo tanpa memikirkan dampaknya. Mereka bahkan menggunakan kata-kata kasar dalam orasi mereka. Bukannya membela hak pekerja, aksi ini justru mengganggu mereka yang sedang bekerja,” kata salah satu karyawan di pabrik kawasan industri Jepara.
Tuntutan kenaikan UMK yang dinilai tidak realistis memunculkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan di Jepara akan memilih untuk pindah ke wilayah lain. Jika hal ini terjadi, warga Jepara yang paling merasakan dampaknya, termasuk potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan kerugian ekonomi pada UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pabrik.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengambil langkah tegas dalam menangani konflik ini. “Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai aksi demo yang tidak jelas kepentingannya ini merugikan masyarakat Jepara,” ujar salah satu pelaku UMKM.
Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Tenaga Kerja berjanji akan memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, pengusaha, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. “Kami ingin menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan perusahaan di Jepara,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Jepara.
Warga berharap aksi demonstrasi serikat pekerja yang dinilai merugikan ini segera dihentikan. Mereka menginginkan solusi yang lebih bermartabat dan tidak mengorbankan stabilitas ekonomi serta kehidupan masyarakat lokal.
(Rud)
