Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mengawal percepatan pembangunan di wilayah Papua. Hal ini disampaikan Ribka dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Ribka menjelaskan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan pendampingan percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Ia berharap, percepatan pembangunan di Papua dapat terus diakselerasi sesuai program prioritas pemerintah pusat. “Hari ini kami bisa melakukan audiensi, untuk tentunya besar harapan kami, khususnya Indonesia yang ada di wilayah timur, yang sudah menjadi hasrat dan program pemerintah pusat, bagaimana percepatan pembangunan terjadi di Papua,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ribka mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kemarin telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet. Di dalamnya dibahas ihwal percepatan pembangunan hingga efisiensi anggaran. Untuk itu, Kemendagri akan terus melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).
“Tentu mengapa itu dapat kami lakukan, karena adanya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ke daerah. Kemudian kita menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Ribka menjelaskan poin-poin yang menjadi penekanan Mendagri Tito untuk tahun 2025, di antaranya soal pentingnya memastikan kesiapan pembangunan di berbagai aspek. Fokus utamanya meliputi proses perencanaan di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan fisik, kesiapan pendanaan, serta kelengkapan administrasi yang mendukung terlaksananya program-program prioritas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan, Kementerian PU terus berupaya mempercepat pembangunan di Papua. Menurutnya, salah satu elemen penting dalam proses ini adalah pemenuhan readiness criteria, yaitu prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan program pembangunan.
“Readiness criteria yang saat ini kami temui dari masing-masing provinsi dari Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, serta Papua Tengah, Alhamdulillah, kayaknya sudah beres semuanya ya sudah beres semuanya. Artinya ada dasar-dasar penugasannya ada,” ungkapnya.
Berikutnya, Kementerian PU juga melakukan pemrosesan sertifikat tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga dokumen master plan dan feasibility study (FS). Berkaitan dengan proses tersebut, sebagian sudah selesai, dan selebihnya masih terus berjalan. “Penting semuanya karena nanti kita prioritasi hal-hal besarnya,” tandas Diana.
(*Rus)
