ACEH TENGGARA | RADARNEWS — Penanganan laporan dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara kembali memasuki babak baru. Setelah hampir satu tahun menjadi perhatian pelapor, persoalan yang menyeret proses penanganan laporan tersebut kini telah sampai ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
Dua dokumen resmi kepolisian yang diperoleh redaksi RADARNEWS memperlihatkan adanya perkembangan penting dalam perjalanan pengaduan yang disampaikan Freddy Sinaga, warga Desa Lawe Sigala Timur, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara.
Berdasarkan dokumen pertama, Polres Aceh Tenggara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 3 Juni 2026 menyampaikan bahwa penyidik Satreskrim tengah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam surat tersebut diterangkan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan laporan pelapor.
Dokumen itu juga mencantumkan Laporan Aduan Nomor Reg/359/V/2025/Reskrim, tertanggal 21 November 2025.
Namun, perkembangan berikutnya justru memperlihatkan bahwa persoalan penanganan laporan tersebut kini turut diadukan kepada Divpropam Mabes Polri.

MABES POLRI RESMI MENERIMA PENGADUAN!
Berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111401016, tertanggal 14 November 2026, Divpropam Mabes Polri telah menerima pengaduan Freddy Sinaga pada pukul 10.11 WIB.
Pokok pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlambatan penanganan berupa pemeriksaan perkara dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Tenggara, yang menurut pelapor telah dilaporkan sejak November 2025 hingga 14 November 2026.
Tidak berhenti pada penerimaan pengaduan, Divpropam Mabes Polri juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) tertanggal 14 November 2026.
Dalam surat tersebut diterangkan bahwa pengaduan telah diteruskan kepada Kabid Propam Polda Aceh untuk ditindaklanjuti.
Artinya, persoalan ini kini tidak lagi hanya menjadi perhatian pelapor di tingkat daerah. Pengaduan mengenai penanganan laporan tersebut telah masuk ke jalur pengawasan internal kepolisian di tingkat Polda Aceh.
PERTANYAANNYA: SUDAH HAMPIR SETAHUN, APA KABAR KEPASTIAN HUKUMNYA?
Publik tentu berhak mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak November 2025.
Jika penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana diterangkan dalam SP2HP, lantas bagaimana hasil perkembangan pengumpulan data tersebut?
Apakah seluruh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan sudah diperoleh?
Apakah telah dilakukan pendalaman terhadap dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu tersebut?
Dan yang tidak kalah penting, sampai di mana kepastian hukum atas laporan yang disampaikan Freddy Sinaga?
Jangan sampai masyarakat hanya menerima pemberitahuan demi pemberitahuan, sementara substansi perkara yang dilaporkan tidak kunjung memperoleh penjelasan yang terang.
PROPAM POLDA ACEH, SAATNYA MEMBUKTIKAN FUNGSI PENGAWASAN!
Dengan diteruskannya pengaduan oleh Divpropam Mabes Polri, perhatian publik kini tertuju kepada Propam Polda Aceh.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian:
Apakah pelimpahan pengaduan dari Divpropam Mabes Polri telah diterima dan diregistrasi oleh Propam Polda Aceh?
Apakah akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan laporan di Polres Aceh Tenggara?
Apakah proses penyelidikan dan perkembangan penanganan laporan akan dievaluasi secara objektif?
Apakah pelapor akan memperoleh informasi perkembangan penanganan pengaduannya secara terbuka dan sesuai prosedur?
Bagaimana bentuk pengawasan agar penanganan laporan masyarakat berjalan profesional, transparan, dan akuntabel?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik. Ini merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus dorongan agar institusi kepolisian menjaga kepercayaan masyarakat.
JANGAN SAMPAI KEPERCAYAAN PUBLIK MENJADI TARUHAN!
Perlu ditegaskan, diterimanya pengaduan oleh Divpropam Mabes Polri bukan berarti telah terbukti adanya pelanggaran disiplin, kode etik, ataupun tindak pidana oleh personel kepolisian. Demikian pula, dugaan manipulasi data PPPK Paruh Waktu masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif.
Namun, pengaduan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. Setiap laporan berhak memperoleh pelayanan, penanganan, dan kepastian perkembangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar surat yang berpindah dari satu meja ke meja lainnya. Masyarakat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan tindakan nyata.
HUKUM TIDAK BOLEH BERHENTI PADA SURAT-MENYURAT. PENGAWASAN TIDAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS!
Kini bola pengawasan berada di tangan Propam Polda Aceh. Publik menunggu apakah pengaduan ini benar-benar akan ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kejelasan bagi pelapor.
RADARNEWS akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Propam Polda Aceh, Polres Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan instansi terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
BERSAMBUNG…!
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK.







































