ACEH TENGGARA | RADARNEWS Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Desa Salang Muara, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, menjadi sorotan setelah mencuatnya sejumlah persoalan yang tercatat dalam dokumen Berita Acara dan Notulen Musyawarah Desa tertanggal 14 Agustus 2026.
Musyawarah yang melibatkan Pemerintah Desa, BPK, BPD, perwakilan kelompok masyarakat, serta unsur terkait lainnya tersebut membahas penyelesaian permasalahan Dana Ketahanan Pangan TA 2025 yang disebut-sebut mencapai Rp124.000.000.
Berdasarkan dokumen hasil musyawarah, tercatat adanya pembahasan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana serta komitmen pengembalian uang oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Khusus Ketahanan Pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari keuangan desa seharusnya dikelola secara transparan, dilaksanakan sesuai perencanaan, serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti administrasi dan realisasi kegiatan.
RP50 JUTA DISEBUT TELAH DIKEMBALIKAN, RP80 JUTA MENJADI JANJI PELUNASAN
Dalam keterangan yang tercantum pada Notulen Musyawarah Desa tanggal 14 Agustus 2026, disebutkan bahwa Ketua TPK Khusus Ketahanan Pangan telah mengembalikan uang sebesar Rp50.000.000.
Selain itu, terdapat pula komitmen pengembalian sebesar Rp80.000.000 dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 Desember 2026.
Dalam kesepakatan tersebut juga tercantum bahwa apabila kewajiban pengembalian tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, pihak yang bersangkutan bersedia menyerahkan hak milik sebagai jaminan dan pihak desa dapat mengambil langkah-langkah hukum.
Kesepakatan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai dasar perhitungan uang yang dikembalikan, jumlah kewajiban yang sebenarnya, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama kegiatan berlangsung.
Sebab, persoalan keuangan desa tidak cukup diselesaikan hanya melalui janji pengembalian uang. Penggunaan anggaran dan realisasi kegiatan tetap harus dibuktikan secara administratif maupun faktual.
PERBEDAAN ANGKA ANGGARAN HARUS DIBUKA SECARA TRANSPARAN
RADARNEWS mencermati adanya sejumlah angka yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Dalam bahan informasi mengenai Dana Ketahanan Pangan TA 2025 disebutkan anggaran sebesar Rp124.000.000. Sementara itu, dalam keterangan lainnya muncul angka Rp120.000.000, disertai informasi pengembalian Rp50.000.000 dan komitmen pengembalian Rp80.000.000.
Apabila kedua angka pengembalian tersebut merupakan bagian dari satu kewajiban yang sama, totalnya mencapai Rp130.000.000.
Perbedaan angka tersebut menjadi hal penting yang harus dijelaskan oleh Pemerintah Desa dan TPK Khusus Ketahanan Pangan.
Apa dasar munculnya angka Rp124 juta dan Rp120 juta? Apakah Rp50 juta merupakan pengembalian sebagian dari kewajiban yang sama? Mengapa masih terdapat komitmen pengembalian Rp80 juta? Bagaimana rincian penggunaan seluruh anggaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan dokumen APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan realisasi, bukti transaksi, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
DANA BUMK JUGA DIMINTA DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI
Tidak hanya Dana Ketahanan Pangan, masyarakat Desa Salang Muara juga meminta agar persoalan pengelolaan Dana BUMK turut diperiksa secara menyeluruh.
Dugaan permasalahan pengelolaan Dana BUMK tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan internal pemerintahan desa.
Masyarakat meminta instansi berwenang menelusuri penggunaan dana, administrasi keuangan, pelaksanaan kegiatan usaha, laporan pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, kekurangan pertanggungjawaban, maupun indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan desa atau negara, masyarakat berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dana BUMK pada prinsipnya diperuntukkan bagi pengembangan perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
MUSYAWARAH DESA BUKAN PENGGANTI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
Musyawarah desa merupakan ruang untuk membahas persoalan, mencari solusi, serta menentukan langkah penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.
Namun, kesepakatan dalam musyawarah tidak serta-merta menghapus kewajiban pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa.
Setiap rupiah anggaran harus dapat dijelaskan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, realisasi, hingga pelaporan pertanggungjawaban.
Apabila terdapat kekurangan administrasi, ketidaksesuaian realisasi kegiatan, atau dugaan penyimpangan, persoalan tersebut tetap perlu ditelusuri oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pengembalian uang juga harus disertai bukti penerimaan resmi dan pencatatan yang benar dalam administrasi keuangan desa.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak hanya bertumpu pada kesepakatan atau janji pengembalian, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai penggunaan dana dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN
Mencermati persoalan tersebut, RADARNEWS memandang perlu adanya perhatian serius dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Dana BUMK Desa Salang Muara.
Pemeriksaan diharapkan mencakup beberapa hal penting:
Memastikan jumlah anggaran Dana Ketahanan Pangan TA 2025 yang sebenarnya diterima dan dikelola.
Memeriksa RAB serta seluruh bukti realisasi penggunaan anggaran.
Memastikan apakah kegiatan ketahanan pangan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.
Menelusuri tanggung jawab Ketua TPK dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Mengklarifikasi perbedaan angka Rp124 juta, Rp120 juta, Rp50 juta, dan Rp80 juta.
Memastikan pengembalian uang Rp50 juta telah diterima dan dicatat secara resmi.
Memeriksa pengelolaan Dana BUMK, termasuk aliran dana, kegiatan usaha, dan laporan pertanggungjawabannya.
Memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan desa maupun negara berdasarkan hasil pemeriksaan.
Jika hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
KEPALA DESA, TPK, DAN PENGELOLA BUMK DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Dana BUMK bukan persoalan pribadi maupun urusan internal segelintir orang.
Keduanya menyangkut kepentingan masyarakat dan keuangan desa yang wajib dikelola secara transparan, terbuka, serta bertanggung jawab.
Kepala Desa, Ketua TPK Khusus Ketahanan Pangan, pengurus BUMK, BPD, serta pihak-pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, siapa pelaksananya, ke mana dana digunakan, apa hasil kegiatannya, serta bagaimana laporan pertanggungjawabannya.
Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya persoalan setelah muncul dokumen kesepakatan pengembalian uang, sementara rincian penggunaan anggaran dan hasil kegiatan belum dijelaskan secara menyeluruh.
MASYARAKAT MINTA AUDIT, BUKAN SEKADAR JANJI PENGEMBALIAN
Perwakilan masyarakat Desa Salang Muara berharap persoalan Dana Ketahanan Pangan TA 2025 dan Dana BUMK segera mendapatkan perhatian dari instansi pengawasan dan aparat penegak hukum.
“Kami meminta agar persoalan Dana Ketahanan Pangan dan Dana BUMK Desa Salang Muara diperiksa secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada kesepakatan pengembalian uang. Kami ingin mengetahui ke mana dana tersebut digunakan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan apakah terdapat kerugian keuangan desa maupun negara. Jika ditemukan pelanggaran hukum, kami meminta agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian harapan perwakilan masyarakat.
RADARNEWS: SETIAP RUPIAH UANG DESA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN
RADARNEWS menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu.
Setiap pihak yang berkaitan dengan persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menunjukkan bukti pertanggungjawaban, serta menyampaikan penjelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya.
Kepala Desa Salang Muara, Ketua TPK Khusus Ketahanan Pangan, pengelola BUMK, Camat Deleng Pokhkisen, Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, serta pihak terkait lainnya diharapkan memberikan keterangan resmi.
RADARNEWS membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua persoalan tersebut.
Masyarakat kini menantikan keterbukaan informasi, pemeriksaan yang objektif, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
UANG DESA ADALAH UANG RAKYAT! BUKAN UANG PRIBADI, BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG. SETIAP RUPIAH WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. H
