JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, pengawasan terhadap setiap rupiah yang digelontorkan tidak boleh hanya menjadi urusan internal pemerintah.
Di tengah besarnya anggaran dan luasnya cakupan program MBG, ruang pengawasan publik menjadi semakin penting. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat justru membuka celah bagi segelintir oknum untuk mencari keuntungan pribadi.
Atas dasar itulah, Pemantau Keuangan Negara (PKN) menyatakan telah membentuk secara resmi Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat MBG (Satgaswasmas MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembentukan satgas ini ditegaskan sebagai bentuk partisipasi PKN dalam membantu pemerintah mengawal program MBG sekaligus mencegah terjadinya dugaan penyimpangan, manipulasi, mark-up, kegiatan fiktif maupun bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya.
MBG Bukan ATM OKNUM!
Pesan PKN cukup jelas: jangan sampai uang rakyat yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi masyarakat berubah menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang bermental korup.
Sebab, ketika anggaran publik mulai bocor, yang menjadi korban bukan hanya negara di atas kertas. Yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.
Karena itu, pengawasan terhadap MBG harus dilakukan dari hulu hingga hilir—mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan bahan makanan, proses distribusi, dapur MBG, hingga makanan yang benar-benar diterima oleh peserta didik.
Anggota Satgas Dibekali Perangkat Pengawasan
PKN menyebut setiap anggota Satgaswasmas MBG akan dibekali sejumlah perangkat pendukung, yakni:
- Kartu Identitas Khusus (ID Card)
ID Card tersebut disebut terkoneksi dengan website PKN Pusat sebagai identitas anggota satgas.
- Lembar Investigasi/Pengawasan
Digunakan untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan informasi di sekolah maupun dapur MBG.
- Protap dan SOP
Menjadi pedoman agar kegiatan pengawasan berjalan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.
Bagi peserta yang telah bergabung namun belum memperoleh tanda pengenal atau ID Card, PKN mengimbau agar segera melakukan pendaftaran melalui sekretariat Satgas sesuai mekanisme organisasi.
Informasi pendaftaran disebut tersedia melalui website PKN di www.pknri.com, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Patar Sihotang, SH, MH.
Kontak WhatsApp yang dicantumkan PKN: 0821-1318-5141.
RADARNEWS: Kalau Bersih, Kenapa Takut Diawasi?
Pertanyaan paling sederhana dalam pengawasan anggaran publik adalah: kalau semuanya benar, transparan dan sesuai aturan, mengapa harus takut diawasi?
Pengawasan masyarakat bukan berarti mencari-cari kesalahan. Justru pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan dapat menjadi mata tambahan untuk memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
Namun demikian, ketegasan harus dibarengi profesionalitas.
Setiap anggota satgas wajib memahami batas kewenangan. Jangan sampai label pengawasan justru digunakan untuk melakukan intimidasi, meminta fasilitas, memeriksa dokumen secara paksa, atau mengambil tindakan yang bukan kewenangannya.
Pengawasan harus berbasis data, fakta, bukti dan prosedur, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan pribadi maupun tuduhan tanpa dasar.
JANGAN BIARKAN MBG BERUBAH MENJADI MESIN KEUNTUNGAN OKNUM
Program MBG dibangun atas nama kepentingan rakyat. Maka pengelolaannya pun harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Jika ditemukan dugaan penyimpangan, data harus dibuka dan dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diperiksa. Bila kemudian terbukti terjadi pelanggaran hukum, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai anak-anak menerima makanan yang kualitasnya dipertanyakan, sementara di belakang program tersebut justru ada pihak yang menikmati keuntungan dari uang negara.
Publik berhak bertanya.
Berapa anggarannya?
Ke mana uangnya mengalir?
Siapa pengelolanya?
Bagaimana pengadaannya?
Berapa harga setiap paket?
Bagaimana kualitas makanannya?
Dan yang paling penting: apakah seluruh anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Itulah bentuk kepedulian terhadap uang rakyat.
RADARNEWS | TAJAM DALAM INVESTIGASI, AKURAT DALAM INFORMASI.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK.
