RADARNEWS | OPINI | Sampai kapan rakyat harus menyaksikan hukum dipersepsikan berjalan tidak sebagaimana mestinya? Ketika muncul anggapan bahwa proses penegakan hukum lebih ditentukan oleh kepentingan daripada oleh fakta dan aturan perundang-undangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah perkara, melainkan wibawa negara hukum itu sendiri.
Yang lebih memprihatinkan, apabila koordinasi antarinstansi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan justru dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum. Jika persepsi seperti ini terus menguat dan tidak dijawab dengan transparansi, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis.
Negara ini dibangun di atas konstitusi, bukan di atas pesanan. Hukum dibuat untuk melindungi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan dengan penguasa. Ketika hukum kehilangan independensinya, yang lahir bukan lagi rasa keadilan, melainkan ketakutan dan ketidakpercayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling cepat merasakan kerasnya penegakan hukum. Sementara itu, terhadap mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau akses, proses hukum kerap dipersepsikan berjalan lambat atau bahkan tak kunjung memberikan kepastian. Dari sinilah lahir ungkapan yang hingga kini masih terdengar di tengah masyarakat: “Tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Ungkapan tersebut bukan sekadar slogan kritik. Ia merupakan peringatan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi tulisan dalam undang-undang, tetapi harus nyata dalam setiap tindakan aparat dan lembaga negara.
Sudah saatnya seluruh institusi penegak hukum membuktikan bahwa hukum tidak dapat dipesan, tidak dapat diperjualbelikan, dan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan siapa pun. Sebab ketika hukum kehilangan marwahnya, yang runtuh bukan hanya kepercayaan rakyat, tetapi juga fondasi negara hukum yang seharusnya menjadi kebanggaan diRepublik.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK.
