Oleh: Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono
JAKARTA | Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik Indonesia dipenuhi narasi spekulasi tentang adanya kompetisi pengaruh di antara elite negara, seperti Kejaksaan versus Kepolisian yang dimulai oleh penangkapan Brigjen Pol Lalu Mohamad Irwan pada 1 Juli 2026 serta penggeledahan caffee dan rumah Jampidsus Febri Adiansyah pada 8-9 Juli 2026 yang berujung pada penetapan tersangka terhadap Febrie Adriyansah.
Sesungguhnya, berbagai peristiwa, seperti penanganan kasus-kasus korupsi besar, dinamika antar lembaga penegak hukum, hingga hubungan antara tokoh-tokoh politik nasional, telah melahirkan beragam interpretasi di media sosial maupun media arus utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penting ditegaskan, bahwa sebagian narasi tersebut masih berada pada ranah persepsi dan spekulasi. Belum terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan adanya pembelahan kekuatan sebagaimana digambarkan di ruang publik. Akan tetapi, dalam perspektif keamanan nasional bukan hanya benar atau salah spekulasi, tetapi bagaimana persepsi berkembang memengaruhi perilaku masyarakat, kepercayaan kepada pemerintah, dan berujung pada ketahanan nasional.
Media sosial telah mengubah cara masyarakat memahami politik, jika sebelumnya masyarakat memperoleh informasi terutama dari media arus utama dan pernyataan resmi pemerintah, kini informasi bergerak melalui ribuan akun, kanal digital, influencer, dan kominitas daring yang saling memperkuat narasi tertentu.
Dalam situasi seperti ini, sebuah peristiwa tidak lagi dipandang hanya sebagai fakta, tetapi segera ditempatkan kedalam cerita yang lebih besar. Setiap kelompok cenderung menghubungkan berbagai kejadian menjadi satu rangkaian yang dianggap saling menjelaskan.
Akibatnya, satu fakta akan melahirkan banyak interpretasi. Pemberantasan korupsi dapat dipandang sebagai upaya penegakan hukum oleh satu kelompok, tetapi kelompok lain dapat memaknainya sebagai bagian dari kontestasi politik. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa yang sedang diperebutkan bukan hanya kekuasaan, melainkan juga cara masyarakat memahami realitas.
Apabila dicermati, benang merah yang menghubungkan seluruh spekulasi tersebut adalah persoalan kepercayaan publik (trust). Ketika tingkat kepercayaan terhadap institusi negara tinggi, masyarakat cenderung menerima penjelasan resmi dan menilai satu kebijakan berdasarkan substansinya. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, fokus masyarakat bergeser dari pertanyaan “apa yang terjadi”, menjadi “siapa yang berada di balik peristiwa ini”.
Dalam kondisi demikian, ruang kosong informasi dengan cepat diisi oleh spekulasi. Masyarakat mulai membangun sendiri hubungan sebab dan akibat yang belum tentu dapat dibuktikan. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung memperlihatkan informasi yang sesuai dengan keyakinan pengguna, sehingga membentuk echo chamber dan memperkuat confirmation bias.
Dalam perspektif ketahanan nasional, hubungan antara kepercayaan publik dapat dipahami melalui empat tahapan, sebagai berikut:
Pertama, kepercayaan merupakan fondasi hubungan antara negara dan masyarakat (trust);
Kedua, kepercayaan yang tinggi akan memperkuat legitimasi institusi negara. Sebaliknya, apabila kepercayaan menurun, legitimasi institusi mulai dipertanyakan (legitimasi);
Ketiga, kepatuhan legitimasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kebijakan negara, sedangkan legitimasi yang melemah memunculkan resistensi, sinisme bahkan apatisme (compliance);
Keempat, ketika kepatuhan sosial menurun secara terus menerus stabilitas nasional menjadi rentan terhadap guncangan politik, ekonomi, maupun sosial (stabilitas).
Dengan demikian, ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu diawali oleh konflik fisik. Ia dapat bermula dari menurunnya kepercayaan publik.
Realitas sosial menunjukkan, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kompetisi baru yang sering disebut sebagai cognitive warfare atau perang kognitif. Berbeda dengan propaganda konvensional, perang kognitif tidak selalu dilakukan dengan menggunakan informasi palsu, tetapi justru dengan memilih fakta tertentu, menonjolkannya, menghubungkannya dengan peristiwa lain, lalu membiarkan masyarakat menyusun sendiri kesimpulannya. Tujuan akhirnya bukan semata-mata mengubah pilihan politik masyarakat, tetapi mengubah cara masyarakat berpikir, menilai institusi, dan memandang negara.
Dalam konteks ini, keberhasilan upaya penanggulangan dapat diukur dari menurunnya jumlah berita bohong dan berkurangnya polarisasi di media sosial, atau disebut ketahanan kognitif masyarakat meningkat.
Apabila kompetisi narasi terus berkembang tanpa komunikasi publik yang efektif, risiko strategis dapat muncul sbb:
Pertama, meningkatnya polarisasi;
Kedua, melemahnya legitimasi;
Ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum;
Keempat, semakin terbukanya berbagai ruang bagi aktor domestik maupun asing untuk memanfaatkan situasi melalui operasi informasi.
Hal yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai institusi negara tidak lagi dipersepsi sebagai alat negara, melainkan sebagai representasi kelompok politik tertentu. Apabila persepesi ini berkembang luas akan menggerus kohesi nasional.
Menghadapi realitas tantangan ini, diperlukan kondisi ketahanan kognitif nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Membangun ketahanan kognitif bangsa, bukan berarti harus membatasi kritik atau mengendalikan opini publik. Sebaliknya harus bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta, opini dan spekulasi; meningkatkan literasi digital; mendorong komunikasi publik yang transparan; serta memperkuat kepercayaan melalui tata kelola pemerintah yang akuntabel.
Dalam era informasi saat ini, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, militer, atau politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga kualitas berpikir dan mempertahankan kepercayaan terhadap institusi negara.
Perdebatan mengenai hubungan antar elite politik kemungkinan akan terus menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia. Tetapi, pertanyaan penting dalam kaitan ini adalah, apakah fenomena kompetisi narasi tersebut memperkuat atau melemahkan.
Jika kepercayaan publik terus terjaga, maka perdebatan politik akan tetap berada pada koridor demokrasi. Sebaliknya apabila kepercayaan terus terkikis oleh perang persepsi dan perang kognisi serta kompetisi narasi yang tidak terkelola, setiap krisis akan berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi.
