RADARNEWS. | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali menggelar pertemuan bersama insan pers di Oproom Sekretariat Daerah, Senin (25/5/2026). Pertemuan yang dikemas dalam agenda silaturahmi itu dihadiri langsung oleh Bupati H.M. Salim Fakhry, Ketua DPRK Denny Pebrian Roza, Sekda Yusrijal, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda, hingga puluhan wartawan dari berbagai media.
Namun, di balik suasana hangat dan penuh keakraban yang dipertontonkan di ruang pertemuan tersebut, publik menanti lebih dari sekadar seremonial dan sambutan normatif. Di tengah berbagai persoalan daerah yang terus menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, keterbukaan informasi publik, hingga dugaan lemahnya pengawasan anggaran di sejumlah OPD, forum itu dinilai menjadi ujian keseriusan pemerintah daerah dalam menerima kritik dan kontrol sosial dari insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati H.M. Salim Fakhry mengakui bahwa selama lebih dari satu tahun kepemimpinannya, kegiatan silaturahmi bersama insan pers baru dua kali terlaksana. Ia menyebut fokus pemerintah selama ini lebih banyak bergerak keluar daerah untuk mencari dukungan pembangunan bagi Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai komunikasi pemerintah dengan media lokal seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat pers merupakan salah satu garda terdepan dalam menyampaikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari rekan-rekan insan pers. Berikan kritik dan masukan demi kebaikan masyarakat Aceh Tenggara,” ujar Bupati dalam forum tersebut.
Meski demikian, pernyataan itu dinilai harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika tahunan. Sebab, selama ini masih banyak wartawan yang mengeluhkan sulitnya memperoleh informasi dari sejumlah OPD ketika melakukan konfirmasi terkait penggunaan anggaran, program pembangunan, maupun pelayanan publik.
Sorotan tajam juga datang dari kalangan insan pers sendiri. Dalam forum tersebut, salah seorang wartawan, Noris, secara terbuka meminta agar OPD tidak lagi alergi terhadap konfirmasi wartawan.
“Kami berharap ketika wartawan melakukan konfirmasi, OPD dapat memberikan respons yang baik,” ujarnya di hadapan para pejabat daerah.
Pernyataan itu dianggap mewakili keresahan banyak jurnalis di Aceh Tenggara yang selama ini merasa akses informasi publik masih tertutup dan birokrasi cenderung defensif terhadap kritik media.
Selain masalah keterbukaan informasi, isu pelayanan kesehatan juga mencuat dalam dialog. Noris menyoroti sistem rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD Aceh Tenggara yang dinilai masih menyulitkan masyarakat kecil. Persoalan tersebut selama ini kerap menjadi keluhan warga, terutama bagi pasien dari wilayah pedalaman yang harus menghadapi prosedur panjang di tengah kondisi darurat.
Ketua PWI Aceh Tenggara, Sumardi, dalam kesempatan itu mengingatkan pentingnya wartawan memahami dan menjaga Kode Etik Jurnalistik. Ia menegaskan bahwa pers harus tetap independen, profesional, akurat, dan bertanggung jawab kepada publik.
Sementara Ketua PWA, Nopal, menekankan bahwa fungsi sosial kontrol pers tidak boleh dianggap ancaman oleh pemerintah.
“Tanpa sosial kontrol dari pers, pemerintah tidak akan berjalan seimbang. Kritik itu penting demi kemajuan Aceh Tenggara, namun jangan menyerang pribadi karena itu bukan karya jurnalistik,” tegasnya.
Di sisi lain, Nopal juga secara terang-terangan meminta perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers melalui kerja sama publikasi dan anggaran media. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa hubungan pemerintah dan media tidak hanya menyangkut kemitraan informasi, tetapi juga menyentuh persoalan keberlangsungan media lokal di tengah tekanan ekonomi.
Perwakilan insan pers lainnya, Bulkaini, bahkan meminta pemerintah mengadakan pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan narasumber dari luar daerah guna meningkatkan kualitas wartawan di Aceh Tenggara.
Forum silaturahmi tersebut akhirnya ditutup dengan sesi dialog santai antara pemerintah daerah dan insan pers. Namun, masyarakat kini menunggu apakah hasil pertemuan itu benar-benar melahirkan keterbukaan dan perubahan nyata, atau hanya menjadi agenda seremonial yang rutin digelar tanpa tindak lanjut konkret.
RADARNEWS menilai, kemitraan antara pemerintah dan pers seharusnya tidak berhenti pada foto bersama dan pidato seremonial. Pers harus tetap berdiri sebagai alat kontrol sosial yang independen, tajam, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebab, tanpa kritik yang sehat dan keterbukaan informasi, pembangunan daerah berpotensi berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. H
