SMPA Dukung Kejati Aceh Usut Dugaan Korupsi Dana Beasiswa BPSDM Sebesar Rp 420 Miliar demi Masa Depan

Banda Aceh – Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana beasiswa yang bersumber dari anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Total anggaran yang diduga bermasalah mencapai Rp 420,5 miliar. SMPA menilai, upaya Kejati Aceh ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sektor pendidikan dan menegakkan nilai keadilan sosial di Tanah Rencong.

Ketua Umum SMPA, Aziz Arkan Hakiki, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan sektor fundamental yang menentukan masa depan Aceh. Karena itu, menurutnya, setiap penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan, terlebih dana beasiswa, harus diungkap secara transparan, tuntas, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa semangat penegakan hukum dalam sektor ini tidak boleh berhenti di tengah jalan atau terhambat oleh kekuatan-kekuatan tertentu.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kejati Aceh atas langkah beraninya menelusuri dugaan korupsi dalam dana beasiswa. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Aceh yang seharusnya menikmati haknya untuk belajar,” ujar Arkan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media, Jumat (31/10/2025).

Arkan menyayangkan adanya dugaan penyimpangan dalam program beasiswa yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas generasi muda Aceh. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan moral yang merampas hak anak muda untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Bagi SMPA, dana beasiswa adalah amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh, bukan dijadikan ladang kepentingan pribadi atau kelompok.

“Satu rupiah pun yang dikeluarkan dari anggaran pendidikan punya dampak besar bagi keluarga miskin yang menggantungkan harapan pada pendidikan anaknya. Maka, penyalahgunaan dana ini bukan hanya korupsi administratif — tapi juga pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial,” tambahnya.

SMPA mendorong agar Kejati Aceh tetap konsisten dan profesional dalam menangani kasus ini. Organisasi mahasiswa tersebut menaruh harapan besar terhadap kredibilitas proses hukum yang berlangsung, serta mendorong agar siapa pun yang teridentifikasi terlibat, tanpa pandang bulu, diproses secara terbuka dan bertanggung jawab di mata hukum serta publik.

Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejati Aceh, SMPA juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat sistem tata kelola pendidikan di Aceh. Mereka menilai bahwa kasus ini menjadi momentum introspektif bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau ulang mekanisme distribusi beasiswa serta akuntabilitas lembaga pengelola. Program pendidikan harus disusun dengan prinsip transparansi serta berpihak pada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

“Bagi kami, bersihnya dunia pendidikan adalah kunci bagi terwujudnya masyarakat Aceh yang beradab, cerdas, dan bermartabat. Karena itu, SMPA akan terus mengawal isu-isu pendidikan dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” tegas Arkan.

Sebagai organisasi yang berangkat dari semangat idealisme dan kepedulian atas kondisi sosial masyarakat, SMPA berkomitmen untuk tetap konsisten dalam perannya sebagai kelompok kontrol publik. Mereka juga menyatakan akan terus memperjuangkan integritas di sektor pendidikan dan mendesak agar sektor ini dijauhkan dari praktik-praktik koruptif yang merusak masa depan generasi.

Dengan dukungan dari elemen mahasiswa seperti SMPA, upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pendidikan, diharapkan terus mendapatkan legitimasi publik. Penegakan hukum yang jujur dan tegas diharapkan tak hanya menjadi efek jera, tetapi juga langkah korektif untuk membangun Aceh yang lebih bersih dan berkeadilan.