BEKASI – Pekerjaan pembangunan bronjong Kali Kobak Rante yang berlokasi di Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi. Pasalnya, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dipertanyakan setelah dokumentasi di lapangan memperlihatkan seorang pekerja yang tidak terlihat mengenakan perlengkapan pelindung diri secara lengkap.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun informasi pekerjaan yang tercantum pada papan proyek sebagai berikut:
-Nama kegiatan: Pembangunan Bronjong Kali Kobak Rante.
-Lokasi: Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
-Nilai kontrak: Rp1.408.281.240.
Sumber dana: APBD Tahun Anggaran 2026.
-Waktu pelaksanaan: 100 hari kalender.
-Mulai pekerjaan: 21 September 2026.
-Selesai pekerjaan: 29 Desember 2026.
-Pelaksana: CV Putra Kali Citarum.
-Konsultan supervisi: PT Ekuilapatra Enjinering Konsultan.
Dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp1,4 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, pelaksanaan pekerjaan tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan secara maksimal, baik dari sisi kualitas konstruksi maupun penerapan standar keselamatan kerja.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin yang akrab disapa Bang Opik, menyampaikan bahwa keselamatan para pekerja harus menjadi perhatian serius pihak pelaksana maupun konsultan pengawas.
“Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat justru mengabaikan keselamatan para pekerjanya. K3 bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus diterapkan dalam setiap pekerjaan konstruksi,” tegas Afifudin.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan konsultan supervisi dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta standar keselamatan kerja.
Menurutnya, pihak Dinas terkait tidak boleh hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi perlu melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh ketentuan benar-benar dilaksanakan.
IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendorong Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi agar segera melakukan evaluasi terhadap penerapan K3 di lokasi pembangunan bronjong Kali Kobak Rante.
Selain persoalan keselamatan kerja, kualitas pemasangan bronjong, penggunaan material, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak juga perlu menjadi perhatian agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
MINTA KLARIFIKASI DAN TRANSPARANSI
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga meminta pihak pelaksana CV Putra Kali Citarum dan konsultan supervisi PT Ekuilapatra Enjinering Konsultan memberikan penjelasan terkait penerapan K3 dan mekanisme pengawasan pekerjaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait mengenai kondisi penerapan K3 di lokasi pekerjaan.
IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan berimbang demi mendorong transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Uang rakyat harus dipertanggung jawabkan. Kualitas pembangunan harus dijaga dan keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan.”tutupnya.
(red)
