Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, yang juga merupakan aktivis kemanusiaan, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu global yang menyangkut hak asasi manusia. Dalam forum internasional, ia mengangkat berbagai persoalan serius yang melanda banyak negara di dunia, mulai dari pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing), penyiksaan, pengasingan tanpa dasar, hingga terjadinya pembiaran terhadap kesengsaraan massal, baik oleh rezim penguasa maupun oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik dan atau militer.
Hal itu disampaikan jurnalis senior yang juga adalah Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis, mengomentari kehadiran dan isi pidato Wilson Lalengke di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu. “Meskipun waktu yang diberikan panitia sangat singkat, Wilson berhasil menyampaikan pesan substantif dengan cara yang arif, elegan, dan menyentuh nurani kemanusiaan. Ia berbicara tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi atas nama seluruh umat manusia yang menjadi korban konflik dan kekerasan di berbagai belahan dunia,” jelas Bung DHL, demikian dia akrab disapa, Rabu, 22 Oktober 2025.
Sebagaimana ramai diberitakan di media-media, dalam dan luar negeri, Wilson Lalengke hadir sebagai salah satu petisioner dan menyampaikan pidatonya pada 8 Oktober 2025 di hadapan para delegasi, diplomat, dan pejabat PBB yang mengikuti Konferensi Komite Keempat (Fourth Committee) PBB di New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Wilson secara khusus menyoroti konflik panjang antara Maroko dan Aljazair yang sejak lama mendukung Kelompok Polisario.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik antar negara bertetangga tersebut telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat suku Sahrawi yang hidup di wilayah Sahara Maroko, Aljazair, Mauritania. Tragedi kemanusiaan itu telah menyebabkan tidak kurang dari 170.000 orang hidup sebagai pengungsi di kamp-kamp pengungsi Tindouf di tengah gurun yang keras dan tak menentu. Kondisi para pengungsi yang serba kekurangan makanan, sulitnya persediaan air bersih, kurangnya fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta tidak tersedianya akses pendidikan yang baik merupakan pengalaman buruk mereka sehari-hari.
Dalam pidatonya, Wilson menegaskan bahwa PBB, sebagai lembaga dunia yang dipercaya memiliki data lengkap mengenai pelanggaran HAM global, tidak boleh berhenti pada pengumpulan dokumen semata. “PBB harus bertindak nyata, proaktif membantu korban, dan mencegah bertambahnya korban dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender dan penahanan sewenang-wenang,” ujar DHL yang dikenal juga sebagai Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) dan Ketua KORLABI.
Apapun hasilnya kelak, Wilson Lalengke telah menunjukkan sikap moral dan tanggung jawab kebangsaan. Ia mewakili suara rakyat Indonesia—bahkan dunia—dengan menyerukan agar PBB lebih fokus dan intensif dalam menangani serta mencegah berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa maupun akibat kelalaian negara-negara di dunia. (TIM/Red)
_Sumber: YouTube Wilson Lalengke di Konferensi Komite Keempat PBB, New York (https://www.youtube.com/watch?v=UWTNhvNwtvo)_
