Bupati Karo Hadiri Rakor Bersama Mendagri Bahas Pengangkatan CASN 2024 dan Penataan ASN

REDAKSI SUMUT

- Redaksi

Rabu, 19 Maret 2025 - 21:04 WIB

50476 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

RadarNews.Nasional.com | Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M.Kes, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, pada Rabu, 19 Maret 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rakor ini membahas tindak lanjut hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, termasuk proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.

 

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dilakukan berdasarkan usulan instansi masing-masing. Jika usulan diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada bulan Maret, maka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS akan berlaku pada 1 April 2025.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Karo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mempercepat proses pengusulan NIP bagi 39 peserta yang telah lulus seleksi CPNS tahun 2024. Lebih lanjut, Bupati Karo menyampaikan bahwa percepatan ini menjadi prioritas agar para CPNS dapat segera bertugas dan memberikan kontribusi bagi pelayanan publik di Kabupaten Karo. Pemkab Karo memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk CPNS, TMT ditargetkan paling lambat 1 Juni 2025, sedangkan untuk PPPK pada 1 Oktober 2025.

 

“Kami akan segera mengajukan usulan penetapan NIP ke BKN sehingga pada bulan April 2025 mereka sudah dapat menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS,” ujar Bupati Karo.

 

Optimalisasi pengangkatan CPNS ini sejalan dengan visi Bupati Karo dalam mewujudkan Kabupaten Karo yang Beriman, Berbudaya, Modern, Unggul, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas. Dengan adanya sistem pengelolaan ASN yang lebih profesional dan transparan, diharapkan akan tercipta birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Selain pengangkatan CASN 2024, para kepala daerah juga mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan ASN harus lebih tertata dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk larangan pengangkatan tenaga non-ASN tanpa mekanisme resmi, di mana setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, demi memastikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas birokrasi.

 

(Shelly WS)

Berita Terkait

Temuan BPK Gayo Lues: Tupoksi ASN Dibungkus dalam Kegiatan Berhonor, Mekanisme Penganggaran SKPK Menjadi Persoalan
5 Rumah Hanyut Usai Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Perbaiki Jembatan Pintu Rime
Terpilih Secara Aklamasi, Deddy Yopiansyah Siap Kibarkan Panji Golkar Hingga Pelosok Kampung di Gayo Lues
Satreskrim Polres Gayo Lues Tangkap Terduga Pelaku Penimbunan BBM Bersubsidi
Video Viral Ruang Bayi RS Ali Kasim Gayo Lues Porak Poranda, Kelayakan Konstruksi Rumah Sakit Dipertanyakan
Brigjen Guslin Bersama Kemendagri dan Pemkab Gayo Lues Pantau Normalisasi Sungai Aih Bobo, Upaya Tekan Risiko Luapan Air Diperkuat
Pemerintah Pusat dan Pemkab Gayo Lues Perkuat Sinergi, 16 Alat Berat Disiapkan untuk Percepatan Penanganan Pascabanjir
Kampung Kota Rikit Gaib di Bawah Kepemimpinan Taher Raih Skor 90,5, Pemkab Gayo Lues Terima Penghargaan KPK

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 05:26 WIB

Perpres Penertiban Dibuat untuk Korporasi Raksasa, Bukan untuk Petani Satu Hektare yang Hidup dari Sawitnya

Jumat, 20 November 2026 - 03:07 WIB

Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Masuk Temuan BPK, Rp8,9 Miliar Pembangunan dan Rehab Sekolah Salah Klasifikasi Anggaran

Kamis, 19 November 2026 - 22:52 WIB

SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI

Rabu, 18 November 2026 - 04:02 WIB

BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?

Rabu, 18 November 2026 - 03:32 WIB

BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?

Kamis, 12 November 2026 - 01:12 WIB

Dana Ketahanan Pangan dan BUMK Desa Salang Muara Disorot, Perbedaan Anggaran dan Janji Pengembalian Picu Desakan Audit Menyeluruh

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Pernyataan Resmi Lapas Kutacane Soal Meninggalnya Ishak Alias Ical Setelah 1 Tahun Jadi Buron Pelarian Maret 2025

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:36 WIB

Relawan Prabowo Desak Jembatan Kuning I Dibongkar, Warga Terus Menderita dan Jalan Nasional Kutacane–Medan Berulang Kali Lumpuh

Berita Terbaru

REGIONAL

Babinsa Komsos Dengan Tokoh Masyarakat Di Wilayah Desa Binaan

Minggu, 22 Nov 2026 - 08:59 WIB