KUTACANE | RADARNEWS — Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis, 8 Oktober 2026, melahirkan babak baru dalam perjalanan politik partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dr. Denny Febrian Roza ditetapkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam forum Musda X.
Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar perubahan nama di struktur organisasi. Mandat lima tahun ke depan kini berada di tangan kepemimpinan baru, sekaligus membawa sejumlah pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui kerja nyata di tengah dinamika politik dan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.
BUKAN SEKADAR PERGANTIAN KURSI
Musda sejatinya bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua. Lebih jauh, forum tersebut merupakan momentum untuk menentukan arah perjalanan organisasi.
Kini pertanyaan publik bukan lagi sebatas siapa yang memimpin, tetapi apa yang akan dilakukan setelah kepemimpinan baru terbentuk?
Bagaimana konsolidasi internal akan dibangun? Bagaimana hubungan organisasi dengan kader, masyarakat dan pemangku kepentingan daerah? Serta bagaimana Partai Golkar menerjemahkan kekuatan politiknya menjadi kerja organisasi yang dapat dirasakan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawab Denny Febrian Roza bersama jajaran kepengurusan yang akan dibentuk.
DARI SALIM FAKHRY KE DENNY FEBRIAN ROZA
Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara berada di bawah kepemimpinan H. Muhammad Salim Fakhry, SE., MM. Salim Fakhry kini diketahui memimpin DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh.
Dengan terpilihnya Denny, tongkat kepemimpinan Golkar di tingkat kabupaten resmi memasuki fase baru.
Pergantian tersebut sekaligus menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan baru: mampu atau tidak membangun soliditas organisasi setelah Musda dan menjaga agar seluruh elemen partai dapat bergerak dalam satu arah.
MANDAT MUSDA HARUS DIJAWAB DENGAN KERJA
Aklamasi memberikan legitimasi organisatoris kepada Denny untuk memimpin DPD II Golkar Aceh Tenggara. Namun legitimasi tersebut pada akhirnya akan diuji melalui kinerja kepemimpinan.
Sebab, politik tidak berhenti pada forum Musda.
Setelah palu sidang diketuk dan keputusan ditetapkan, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai.
Kader membutuhkan kepastian arah organisasi. Masyarakat membutuhkan kontribusi nyata. Dan publik berhak mengetahui bagaimana partai politik menjalankan fungsi organisasinya secara terbuka dan bertanggung jawab.
Karena itu, kepemimpinan baru DPD II Golkar Aceh Tenggara kini berada pada fase penting: menata organisasi, memperkuat konsolidasi dan membuktikan bahwa mandat Musda dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata.
RADARNEWS akan terus mengawal perkembangan kepengurusan baru DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara, termasuk susunan pengurus, agenda konsolidasi serta langkah politik organisasi setelah Musda X.
Bukan untuk menghakimi. Bukan pula untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi untuk memastikan setiap mandat organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada kader dan masyarakat.
LAPORAN TIM RADARNEWS
FERNANDO. HUTAURUK







































