RADARNEWS | Kutacane Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 55 kepala satuan pendidikan oleh Bupati Aceh Tenggara, HM. Salim Fakhry, Jumat (3/7/2026), menjadi babak baru dalam tata kelola pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun di balik prosesi yang berlangsung khidmat, publik justru menaruh harapan besar sekaligus menyimpan berbagai pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.
Selama beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan di Aceh Tenggara masih menghadapi beragam persoalan yang menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari kualitas pembelajaran yang dinilai belum merata, lemahnya pengawasan, persoalan kedisiplinan aparatur, hingga pengelolaan anggaran pendidikan yang terus menjadi perhatian publik.
Pelantikan 55 kepala sekolah yang terdiri dari 41 Kepala SD, 11 Kepala SMP, dan 3 Kepala TK dipandang sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan daerah. Pergantian pimpinan sekolah tidak akan memiliki arti apabila hanya sebatas rotasi jabatan tanpa diikuti perubahan nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati HM. Salim Fakhry menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan hadiah ataupun penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa setiap kepala sekolah dituntut bekerja secara profesional, berintegritas, transparan, serta mampu mengelola sekolah dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Namun, masyarakat kini menunggu pembuktian, bukan sekadar pidato seremonial. Sejumlah kalangan menilai, sektor pendidikan Aceh Tenggara membutuhkan langkah konkret yang menyentuh persoalan mendasar, termasuk peningkatan kualitas guru, disiplin aparatur sekolah, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, serta pengawasan terhadap seluruh program yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Pertanyaan lain yang juga mengemuka adalah sejauh mana proses penunjukan kepala sekolah telah dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kemampuan manajerial. Transparansi dalam proses tersebut menjadi penting agar tidak memunculkan persepsi negatif maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Sebagai pemegang kewenangan teknis, Dinas Pendidikan Aceh Tenggara juga diharapkan tidak berhenti pada proses pelantikan semata. Evaluasi berkala terhadap kinerja kepala sekolah harus dilakukan secara terukur dengan indikator yang jelas, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, tata kelola administrasi, pengelolaan anggaran, hingga prestasi peserta didik.
Pengamat pendidikan menilai bahwa kualitas sekolah tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi semata. Keberhasilan kepala sekolah harus tercermin dari meningkatnya mutu pembelajaran, kedisiplinan tenaga pendidik, rendahnya angka putus sekolah, serta lahirnya prestasi akademik maupun non akademik yang membanggakan daerah.
RADARNEWS menilai, pelantikan ini menjadi ujian awal bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam membangun pendidikan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tentu berharap momentum ini bukan hanya menghasilkan pergantian nama di kursi kepala sekolah, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh siswa, guru, dan orang tua.
Ke depan, publik akan melihat apakah para kepala sekolah yang baru mampu menjawab tantangan tersebut atau justru mengulangi pola lama yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
RADARNEWS akan terus mengawal perkembangan sektor pendidikan di Aceh Tenggara, termasuk melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan, efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, serta capaian kinerja para kepala sekolah yang baru dilantik. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan investasi masa depan daerah yang harus dikelola secara jujur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK
