KUTACANE | RADARNEWS — Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-X DPD Partai Golkar Aceh Tenggara bukan sekadar agenda rutin organisasi. Di balik forum konsolidasi yang akan digelar pada 8 Oktober 2026, terdapat pertaruhan penting mengenai arah kepemimpinan dan masa depan Partai Golkar di Kabupaten Aceh Tenggara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TIM RADARNEWS tahapan menuju MUSDA X telah mulai dipersiapkan. Sebelumnya, DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara juga telah menggelar rapat pleno sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan MUSDA. Dalam forum tersebut, konsolidasi internal dan kesiapan teknis menjadi salah satu perhatian utama.
Pembukaan MUSDA dijadwalkan berlangsung Kamis, 8 Oktober 2026, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, bertempat di Komplek Perumahan Bapak Ir. H. Hasanuddin B, MM, Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat undangan bernomor U- 48/DPD/GK/X/2026 yang diperoleh redaksi menjadi salah satu dasar informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Surat itu ditandatangani Ketua DPD Golkar Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry, SE, MM, bersama Sekretaris Dr. Denny Febrian Roza, S.STP, M.Si.
Bursa Ketua Mulai Menghangat
Yang menarik, menjelang MUSDA X, perhatian tidak hanya tertuju pada agenda organisasi, tetapi juga mulai mengarah kepada siapa yang akan memimpin Partai Golkar Aceh Tenggara ke depan.
Sejumlah nama telah diperbincangkan dalam pemberitaan lokal sebagai figur yang berpotensi masuk dalam bursa Ketua DPD II Golkar Aceh Tenggara. Di antaranya Denny Febrian Roza, Mirza Al Mahbubi, Samsuar, Dian Reza Fahlevi, serta nama Drs. H. Jamanuddin, M.AP.
Namun demikian, munculnya nama-nama tersebut belum serta-merta dapat dimaknai sebagai pencalonan resmi. Mekanisme dan persyaratan organisasi tetap menjadi bagian penting yang harus dipenuhi oleh setiap calon.
Aturan organisasi Partai Golkar sendiri mengatur bahwa Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri unsur DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, pimpinan kecamatan, organisasi sayap dan unsur organisasi terkait. Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota juga dipilih dari dan oleh peserta musyawarah.
Bukan Sekadar Soal Siapa Menang
Di sinilah MUSDA X Golkar Aceh Tenggara menjadi menarik untuk dicermati.
Pertarungan sesungguhnya bukan hanya mengenai siapa yang memperoleh kursi Ketua DPD II, tetapi juga mengenai bagaimana Golkar membangun konsolidasi politik setelah MUSDA.
Apakah forum tersebut benar-benar akan menjadi ruang demokrasi internal untuk memilih figur terbaik berdasarkan kapasitas, loyalitas, pengalaman, serta kemampuan membangun kekuatan partai?
Ataukah MUSDA justru akan menjadi arena tarik-menarik kepentingan antar kelompok?
Pertanyaan tersebut tentu hanya dapat dijawab melalui proses MUSDA itu sendiri.
Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pentingnya konsolidasi sebagai instrumen untuk meningkatkan perolehan kursi legislatif. Dalam konteks Aceh, kepengurusan provinsi juga telah diarahkan untuk memperkuat konsolidasi hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Kader Diminta Jangan Terjebak Kepentingan Sesaat
Karena itu, MUSDA X seharusnya tidak berhenti pada perebutan posisi strategis.
Partai membutuhkan pemimpin yang mampu menghidupkan struktur organisasi, membangun komunikasi dengan kader, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan mesin politik berjalan hingga ke tingkat akar rumput.
Kemenangan dalam forum MUSDA hanyalah awal.
Ujian sebenarnya adalah apa yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan mandat.
Kader dan peserta MUSDA memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme organisasi, mengedepankan persatuan, serta menghindari kepentingan pribadi yang dapat merusak soliditas partai.
Sebab, semakin besar partai, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat kepada setiap kadernya.
Publik Berhak Mengetahui dinamika MUSDA X Golkar Aceh Tenggara merupakan bagian dari proses politik daerah yang patut mendapat perhatian, Bukan untuk menghakimi siapa yang paling layak, Bukan pula untuk menggiring opini terhadap figur tertentu.
Tetapi untuk memastikan bahwa proses politik di tingkat daerah berlangsung secara sehat, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Publik tentu menunggu satu hal sederhana:
Siapa pun yang terpilih nantinya, mampukah ia membawa Partai Golkar Aceh Tenggara menjadi partai yang semakin dekat dengan masyarakat dan semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah?
Karena pada akhirnya, jabatan adalah amanah.
Dan amanah tidak seharusnya diperlakukan sebagai sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk bekerja, melayani, dan membangun kepercayaan masyarakat.
MUSDA X Golkar Aceh Tenggara pun kini tinggal menghitung hari.
Pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan menang, tetapi bagaimana proses kemenangan itu diperoleh dan untuk kepentingan siapa kepemimpinan tersebut dijalankan.
RADARNEWS akan terus mengawal dinamika MUSDA X Partai Golkar Aceh Tenggara.
LAPORAN TIM RADARNEWS.
FERNANDO. HUTAURUK.
