SK Fungsional Terbit Setelah Dilantik Jadi Irban, Pengangkatan Abdullah di Inspektorat Aceh Disorot Pengamat Hukum

REDAKSI BANDA ACEH

- Redaksi

Senin, 21 September 2026 - 22:39 WIB

50223 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Radarnews.co.id | Banda Aceh – Pengangkatan Abdullah sebagai Inspektur Pembantu (Irban) di lingkungan Inspektorat Aceh pada 14 September 2018 disorot. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Abdullah dalam jabatan fungsional baru diterbitkan pada 27 November 2018, atau sekitar dua bulan setelah dirinya diangkat sebagai Irban.

Pengamat Hukum, Zulkifli, mengatakan hal utama yang perlu dipastikan adalah apakah ketika diangkat sebagai Irban pada 14 September 2018, Abdullah telah memenuhi persyaratan jabatan yang berlaku saat itu.

“Masalahnya itu baru terbit. Artinya, tiga bulan setelah dia dilantik sebagai Irban baru terbit SK jabatan fungsional,” kata Zulkifli, Senin, 21 September 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, apabila jabatan fungsional tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki posisi Irban, maka kronologi penerbitan SK tersebut perlu diperiksa lebih lanjut.

Untuk bisa jadi Irban di 14 September ini harus ada di dalam jabatan fungsional atau di dalam eselon IV,” ujarnya.

Selain itu, Zulkifli menyoroti surat bernomor PEG.821.29/071/2018 yang ditandatangani pada 27 November 2018. Dalam diktum “Memperhatikan” tercantum Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/2372/IJ tertanggal 22 November 2018. Sementara pengangkatan Abdullah sebagai Irban tercatat berlangsung pada 14 September 2018.

Menurut Zulkifli, perbedaan kronologi tersebut perlu diklarifikasi, termasuk memastikan keaslian, dasar penerbitan dan kedudukan surat tersebut dalam proses pengangkatan Abdullah.

Zulkifli mengatakan, persoalan tersebut dapat masuk ranah pidana apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pembuatan, penggunaan, atau pencantuman keterangan yang tidak benar dalam dokumen.

Dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dugaan pemalsuan dapat dikaji dengan ketentuan pidana yang sesuai dengan jenis dokumen dan perbuatan yang terbukti. Sementara apabila tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan atau sarana yang diperoleh karena jabatan, ancaman pidana dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dapat turut dikaji.

“Kalau terbukti tindak pidana itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, maka dapat dikaji Pasal 58 juncto Pasal 59 juncto Pasal 392 juncto Pasal 394 terkait dugaan pemalsuan,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan tanggal penerbitan dokumen belum dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan. Diperlukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian dokumen, pihak yang menerbitkan, dasar penerbitan, kebenaran isi dokumen, serta penggunaan dokumen tersebut dalam proses pengangkatan.

“Tidak bisa langsung menyimpulkan pemalsuan hanya karena tanggalnya berbeda. Harus diverifikasi dulu dokumennya, siapa yang membuat, siapa yang menerbitkan, dan untuk apa dokumen itu digunakan,” kata Zulkifli

Sumber AJNN

Berita Terkait

emuan BPK: Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Keliru Mengklasifikasikan Rp8,9 Miliar Rehab dan Pembangunan Gedung Sekolah
Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Masuk Temuan BPK, Rp8,9 Miliar Pembangunan dan Rehab Sekolah Salah Klasifikasi Anggaran
Temuan BPK di Subulussalam: Perjalanan Dinas 28 SKPK Lebih Bayar Rp136,9 Juta, Pengawasan Anggaran Dipertanyakan
Temuan BPK Gayo Lues: Tupoksi ASN Dibungkus dalam Kegiatan Berhonor, Mekanisme Penganggaran SKPK Menjadi Persoalan
SETAHUN MENUNGGU KEPASTIAN! PENGADUAN DUGAAN SKANDAL PPPK PARUH WAKTU ACEH TENGGARA SAMPAI KE DIVPROPAM MABES POLRI
BPK Ungkap Rp13,1 Miliar Salah Penganggaran di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 6 SKPK ke Publik?
BPK Ungkap Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Ini Sekadar Salah Input atau Upaya Sembunyikan Belanja Modal?
Polisi Bersama Masyarakat” Jangan Sekadar Slogan, Kaperwil Mitrapol Aceh Minta Bapak Kapolda Usut Dugaan Oknum FD Polairud Soal Permintaan “Uang Tebusan”!?
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:48 WIB

Percepat Pemulihan Akses Pertanian Pasca-Bencana, Babinsa Koramil 09/Putri Betung dan Yonif TP 855/RD Kebut Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih

Sabtu, 21 November 2026 - 14:37 WIB

Babinsa dampingi panen padi, wujud nyata TNI dukung Ketahanan Pangan di Desa Badak

Jumat, 20 November 2026 - 09:55 WIB

Meningkatkan Kesadaran Lingkungan, Babinsa Koramil 04 /Kuta Panjang Lakukan Aksi Pembersihan Aliran Sungai Bersama Warga

Jumat, 20 November 2026 - 09:25 WIB

Babinsa Ajak Siswa SMAN 1 Terangon Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Sekolah

Jumat, 20 November 2026 - 09:23 WIB

Menjalin Silaturahmi Babinsa Koramil 03/Blangkejeren Komsos Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Binaan

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Sinergi TNI dan Masyarakat Percepat Pembangunan Jembatan Perintis Merah Putih di Aih Nusu

Kamis, 19 November 2026 - 11:56 WIB

Babinsa Koramil 08/Blangpegayon Dampingi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kamis, 19 November 2026 - 11:54 WIB

Babinsa Pos Ramil Dabun Gelang lakukan pendampingan penyaluran MBG pada Siswa SMK

Berita Terbaru