BANDUNG BARAT- Radarnews.co.id // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Bandung Barat dengan konsep sederhana namun sarat makna.
Upacara peringatan yang digelar di Lapangan Plaza Mekarsari, Jumat (19/6/2026), menjadi momentum bagi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail untuk memaparkan berbagai capaian pembangunan selama satu tahun kepemimpinan mereka.
Berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-19 Kabupaten Bandung Barat tahun ini dilaksanakan secara lebih sederhana sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap efisiensi anggaran. Meski demikian, semangat perayaan tetap terasa melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat serta penampilan hiburan rakyat yang didukung oleh sponsor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, usia ke-19 menjadi fase penting bagi Kabupaten Bandung Barat untuk menunjukkan kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan daerah.
“Usia 19 tahun bukan lagi usia yang muda. Kabupaten Bandung Barat sudah beranjak dewasa, sehingga perayaannya pun dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Yang terpenting adalah bagaimana momentum ini menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jeje kepada wartawan usai upacara.
Pertumbuhan Ekonomi Bandung Barat Tunjukkan Tren Positif
Dalam pemaparannya, Jeje menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian tersebut menjadi gambaran bahwa roda pembangunan di Kabupaten Bandung Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,28 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi sinyal positif bagi iklim investasi serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami penurunan. Berdasarkan data pemerintah daerah, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga berada pada level 9,87 persen.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren membaik dengan capaian 6,60 persen. Penurunan angka pengangguran tersebut dinilai sebagai hasil dari berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya aktivitas investasi di wilayah Bandung Barat.
Di sektor stabilitas ekonomi, inflasi Kabupaten Bandung Barat berhasil dikendalikan pada angka 2,13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga serta keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Jeje juga menyampaikan bahwa kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan yang tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,65 poin. Sementara itu, rasio gini yang menjadi indikator pemerataan pendapatan menunjukkan perbaikan menjadi 0,364.
“Capaian ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, aparatur pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak yang terus mendukung pembangunan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Infrastruktur dan Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan
Selain capaian ekonomi, sektor infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Jeje mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung Barat telah melakukan penanganan jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer.
Program tersebut berdampak langsung pada peningkatan kondisi jalan mantap yang kini mencapai 78,80 persen. Angka tersebut bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perbaikan infrastruktur jalan dinilai sangat penting karena berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Jalan yang baik akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas kami,” ujar Jeje.
Tidak hanya infrastruktur fisik, pelayanan dasar kepada masyarakat juga menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bandung Barat berhasil mencapai 98,50 persen.
Peningkatan tersebut mencakup berbagai sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat juga mencatatkan prestasi membanggakan. Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Kabupaten Bandung Barat berhasil menempati peringkat ke-95 dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia.
Sementara itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali berhasil dipertahankan. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami peningkatan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Jeje Akui Masih Ada Sejumlah Pekerjaan Rumah
Meski berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif, Jeje mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, masih ada masyarakat yang merasa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan. Selain itu, sejumlah infrastruktur di beberapa wilayah juga masih membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan merata.
“Kami memahami masih ada berbagai kekurangan. Masih ada masyarakat yang menilai pelayanan publik belum optimal dan masih terdapat infrastruktur yang perlu penanganan lebih cepat. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah ke depan.
Jeje juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bandung Barat agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Perbup Produk Pesantren Jadi Kado Istimewa HUT ke-19 KBB
Salah satu momen penting dalam peringatan HUT ke-19 Kabupaten Bandung Barat adalah penandatanganan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Produk Pesantren.
Regulasi tersebut menjadi salah satu program prioritas yang telah lama diusulkan sebagai bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah daerah di bidang keagamaan.
Perbup Produk Pesantren diharapkan mampu memperkuat peran pondok pesantren dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, regulasi tersebut juga memberikan dukungan terhadap berbagai program keagamaan, termasuk pemberdayaan guru ngaji, penguatan kelembagaan pesantren, hingga pengembangan produk unggulan yang dihasilkan oleh lingkungan pesantren.
“Perbup Produk Pesantren yang selama ini kami perjuangkan akhirnya dapat ditandatangani pada momentum HUT ke-19 Kabupaten Bandung Barat. Ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat dan dunia pesantren di Bandung Barat,” ujar Jeje.
Penandatanganan regulasi tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan karena dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan dan ekonomi berbasis keagamaan.
Peringatan HUT ke-19 Kabupaten Bandung Barat juga semakin meriah dengan penampilan drum band Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memukau peserta upacara dan masyarakat yang hadir.
Dengan berbagai capaian yang telah diraih, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap momentum HUT ke-19 menjadi titik awal untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan Bandung Barat yang lebih maju, religius, dan sejahtera di masa mendatang.***
