BANDA ACEH – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang dikabarkan memiliki kewajiban utang sekitar Rp111 miliar kembali menjadi sorotan publik. Di tengah persoalan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran serta realisasi sejumlah janji politik yang disampaikan saat Pilkada.
Sejumlah warga menilai kondisi fiskal yang sedang menjadi perhatian seharusnya mendorong pemerintah lebih fokus pada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat. Harapan publik agar pelayanan air bersih semakin terjangkau dan sektor pendidikan memperoleh perhatian lebih besar dinilai menjadi agenda yang perlu diprioritaskan dibandingkan belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah juga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Berbagai kalangan berharap seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk manfaat yang diperoleh bagi pembangunan Kota Banda Aceh, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah kondisi keuangan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat juga menyoroti janji-janji politik yang sebelumnya disampaikan kepada publik, terutama terkait peningkatan pelayanan air bersih yang lebih terjangkau, penguatan sektor pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Warga berharap seluruh program yang dijanjikan dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Pengamat menilai keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan secara jelas posisi utang daerah, strategi penyelesaiannya, serta skala prioritas penggunaan APBK agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan.
Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Kota Banda Aceh mampu memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada pelayanan dasar, pemerintah diharapkan dapat menjawab harapan warga sekaligus merealisasikan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat proses demokrasi berlangsung.[]
